Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menggunakan instrumen Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Funds (SWF) sebagai salah satu wadah kolaborasi melanjutkan pembangunan melalui ekuitas. Selain itu, SWF juga langkah untuk mengurangi eksposur utang.
“Dibentuknya lembaga pengelola investasi atau Indonesia investment authority. Ini adalah salah satu upaya kita untuk terus meningkatkan daya tarik ekonomi Indonesia termasuk memberikan pilihan kepada para investor untuk berinvestasi di Indonesia,” kata Menkeu dalam webinar : Peluang Pendanaan SWF Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia, Rabu (3/3/2021).
Advertisement
Sehingga para investor bisa berinvestasi ke Indonesia melalui berbagai jalur dari mulai mereka membeli saham, membeli surat berharga negara, melakukan investasi seperti PMA dan PMDN melalui BKPM. Serta, mereka juga bisa melakukan kolaborasi Partnership bersama-sama dengan partner lokal.
“Bagi Pemerintah kita juga terus mendiversifikasi instrumen investasi ini salah satunya adalah pembentukan LPI. Ini melengkapi kemampuan pemerintah untuk berkolaborasi di dalam penanaman modal dalam bentuk ekuitas atau non utang,” jelasnya.
Menurutnya, ekspansi APBN tentu memiliki keterbatasan. Apalagi sudah dua tahun berturut-turut utang harus menjadi instrumen utama untuk menahan shock covid-19 melalui countercyclical fiskal dengan defisit di atas 6 persen tahun 2020 dan 5,7 persen tahun 2021.
Sementara kebutuhan untuk pembangunan masih akan terus berjalan, kebutuhan untuk membangun infrastruktur, baik itu Jalan Raya, listrik, di bidang IT telekomunikasi, di bidang air bersih sanitasi, jalan tol, bahkan lapangan terbang itu masih sangat besar.
“Oleh karena itu kita akan menggunakan instrumen di bidang LPI atau Indonesia investment authority sebagai salah satu wadah bagi kolaborasi melanjutkan pembangunan dengan melalui ekuitas atau mengurangi eksposur utang,” tegasnya.
**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pemulihan Ekonomi
Lebih lanjut, Pemerintah saat ini akan terus mendukung momentum pembangunan dan sekaligus memulihkan ekonomi Indonesia. Kata Menkeu, kita semua sudah mendengar mengenai kebutuhan di Indonesia yang mencapai Rp 6.445 triliun untuk jangka waktu 2020 hingga 2024.
Menkeu berharap dengan berbagai sumber pembiayaan bisa dimobilisasi, apakah dari pemerintah yang diestimasi 37 persen atau Rp 2.385 triliun, apakah dari pemerintah daerah dan BUMD dan BUMN dan BUMD yaitu sebesar 21 persen atau Rp 1. 353 triliun, dan yang terbesar 42 persen pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur adalah berasal dari swasta baik dalam dan luar negeri sebesar Rp 2.707 triliun.
“Namun tentu investasi di bidang infrastruktur yang memiliki karakteristik dimana investasinya sangat Panjang, dengan tingkat risiko yang relatif tinggi dan tentu dengan biaya kapital yang besar membutuhkan suatu komitmen kerjasama sangat kuat dari pemerintah,” pungkasnya.
Advertisement
