Liputan6.com, Jakarta - Peningkatan produktivitas dan daya saing di daerah memerlukan komitmen bersama pemerintah, dunia usaha, Lembaga Pendidikan dan pelatihan, profesi, dan organisasi kemasyarakatan baik di tinggkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satunya dengan memperkuat forum sinergitas peningkatan produktivitas.
"Keberadaan forum sinergitas peningkatan produktivitas ini sangat penting sekali dan berfungsi sebagai media dalam mewadahi hal-hal terkait dengan upaya peningkatan produktivitas dan daya saing di daerah-daerah yang belum memiliki lembaga struktural di bidang produktivitas," kata Budi Hartawan dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Produktivitas Kemnaker, Fachrurozi, saat membuka acara Strategic Forum Nasional Peningkatan Produktivitas Tahun 2021 di Kota Yogyakarta, DIY, Kamis (4/3/2021).
Advertisement
Direktur Fachrurozi menjelaskan, tujuan "Forum Nasional Peningkatan Produktivitas Tahun 2021" adalah menjaring masukan kegiatan pengembangan dan peningkatan produktivitas tahun 2022. Selain itu juga untuk memotivasi aparatur daerah bidang produktivitas terkait dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan bidang produktivitas.
Ia berharap setelah mengikuti forum ini, peserta memberikan masukan kepada pimpinan di daerah tentang pentingnya membentuk forum sinergitas sebagai embrio dari Lembaga Produktivitas Daerah (LPD) sebagaimana amanat Revisi Perpres 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Produktivitas Nasional (LPN).
"Forum ini juga dimaksudkan untuk menyamakan persepsi pengembangan dan peningkatan produktivitas oleh pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh stakeholder guna memasifkan gerakan peningkatan produktivitas," katanya.
Direktur Fachrurozi menyebut, produktivitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. Selain sebagai determinan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, produktivitas juga menjadi penggerak dalam peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.
"Semakin produktif suatu negara, kesejahteraan rakyat akan meningkat dan semakin baik posisinya dibandingkan negara lain," ujarnya.
Sementara Kadisnaker DIY, Aria Nugrahadi, menyatakan bahwa sebagaimana program sebelumnya yakni sinergitas forum komite vokasi dan produktivitas daerah, pihaknya siap menyambut lahirnya LPD sebagaimana amanat Revisi Perpres 50 Tahun 2005. Menurutnya, untuk mewujudkan produktivitas dan daya saing, dan bicara SDM, selain hardskill dan softskill, juga diperlukan karakter yang kuat.
"Bagaimana produktivitas ini bisa terwujud, dari tiga pilar tadi? Selain hardskill dan softskill, tentu juga mesti memiliki karakter yang kuat, " ujarnya.
Ketua Pokja LPN, Bomer Pasaribu, menilai bahwa LPD adalah bagian LPN sebagai prime mover untuk melipatgandakan produktivitas dan daya saing yang meliputi lima lingkungan yakni lingkungan pemerintah, dunia pendidikan pelatihan vokasi, dunia usaha/industri, dunia media dan masyarakat luas.
LPD merupakan peta jalan dari pelaksanaan UU Cipta Kerja. Karenanya forum ini lanjut Bomer Pasaribu, harus ada keputusan bersama agar peserta dari daerah ini segera menyiapkan LPD dengan perangkat alternatif tidak terlalu kaku.
"Mulai dari dewan pengarah, dewan eksekutifnya, tetapi dengan dukungan penuh APBD di tingkat provinsi maupun daerah," ujar Bomer dalam paparannya.
