Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahdalia menegaskan, dalam menyelesaikan persoalan investasi di lapangan tidak cukup hanya dengan regulasi dan kewenangan. Terlebih harus ada cara-cara dengan komunikasi yang lebih tepat dan patuh.
Dia mencontohkan, untuk melakukan pembebesan lahan di Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Tuban dirinya turun langsung. Bahlil rela tidur dua malam menggunakan mobil Avanza tanpa protokol.
Advertisement
"Saya datangi Tuban, sebab bebaskan tanah 800 Ha lebih dan itu banyak sekali masalah dan saya nginap di sana," jelas dia dalam Rapat Kerja Nasional Hipmi 2021, Sabtu (6/3).
Dia menyadari, nilai investasi di daerah yang sekarang dikenal sebagai Desa Miliader itu mencapai Rp200 trliun lebih. Oleh karena itu, dia rela sampai turun langsung memastikan pembebasan lahan di daerah tersebut.
"Sekarang izin udah selesai semua. Empat tahun gak selesai ini barang. Udah selesai ini barang," jelas dia.
Terkait masalah ganti rugi lahan, itu menjadi urusan PT Rosneft Pengolahan dan Petrokimia, yakni gabungan dari Pertamina dan perusahaan minyak dan gas asal Rusia, Rosneft. Secara hitungan nilai untuk tanah 1 meter mencapai Rp600-700 ribu.
"Saya suruh untuk terbuka, Itu habis ratusan miliar jadi satu desa itu kaya-kaya semua," jelas dia.
**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Kilang Tuban
Seperti diketahui, pembebasan lahan tersebut dilakukan Pertamina untuk membangun Kilang Tuban yang merupakan proyek New Grass Root Refinery (NGRR). Proyek ini digarap perusahaan pelat merah itu untuk menciptakan kemandirian energi.
Kilang baru itu akan memiliki kapasitas produksi sebesar 300.000 barrel per hari. Selain itu, Kilang Tuban juga akan menghasilkan bahan bakar dengan kandungan yang lebih berkualitas, berstandar Euro V.
Dilihat dari porsi kepemilikannya, Pertamina memiliki 55 persen saham Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia, sedangkan Rosneft memiliki 45 persen kepemilikan saham.
Untuk merealisasikan proyek tersebut, Pertamina pun membutuhkan lahan seluas 841 hektar. Adapun total nilai proyek mencapai Rp 211,9 triliun.
Pertamina pun menargetkan kilang baru tersebut sudah dapat mulai beroperasi pada 2026.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber Merdeka.com
Advertisement
