Liputan6.com, Jakarta Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja mengumumkan jika pendaftaran peserta untuk Program Kartu Prakerja gelombang 13, akan ditutup pada Minggu, 7 Maret 2021, pukul 12.00 WIB ini.
Adapun kuota pendaftaran Kartu Prakerja untuk gelombang kali ini masih sama dengan sebelumnya yakni sebanyak 600.000 orang.
Advertisement
"Sobat Prakerja, Mimin mau mengumumkan bahwa Gelombang 13 akan ditutup pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021 pukul 12.00 WIB. Bagi Sobat Prakerja yang sudah memiliki akun Prakerja, segera klik tombol “Gabung” yang ada di dashboard ya!," mengutip penjelasan akun instagram resmi @prakerja.go.id.
Disebutkan jika peserta yang lolos akan mendapat SMS pemberitahuan ke nomor yang terdaftar pada akun Prakerja.
"Pastikan nomor tersebut aktif dan jangan mengganti nomor HP. Hati-hati dengan situs palsu! Daftar hanya di situs resmi www.prakerja.go.id," dalam akun instagram prakerja.
Head of Communication PMO Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu, sebelumnya mengatakan ada beberapa hal yang baru bagi para penerima Kartu Prakerja di tahun 2021.
Setelah mereka dinyatakan lolos seleksi, dana bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta akan muncul di dashboard.
Tetapi sebelum bisa membelanjakan uang itu untuk membeli pelatihan, mereka wajib menonton 3 video induksi yang masing-masing berdurasi sekitar 2-3 menit.
"Video induksi ini akan membantu mereka memahami cara kerja program Kartu Prakerja, cara membeli pelatihan dan menautkan rekening," jelasnya.
**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.
Saksikan Video Ini
Cegah Keluarga Miskin Bertambah, Bakal Ada Program Kartu Prakerja Calon Pengantin
Pemerintah tengah mengupayakan percepatan implementasi program Kartu Prakerja bagi calon pengantin pada 2021. Rencana program kartu prakerja ini sebagaimana arahan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Sesmenko PMK YB Satya Sananugraha mengatakan, percepatan implementasi program Kartu Prakerja bagi calon pengantin diperlukan untuk mencegah munculnya keluarga miskin baru.
Pasalnya, berdasarkan data jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen atau meningkat 0,56 persen poin dari September yang berjumlah 24,79 juta orang (9,22 persen).
Sedangkan jumlah angkatan kerja di Indonesia saat ini sebanyak 138,22 juta orang dengan jumlah pengangguran 9,77 juta orang (7,07 persen).
"Kartu Prakerja ini merupakan jenis bantuan dari pemerintah untuk calon pengantin yang ingin menikah. Harapannya setelah menikah mereka akan mempunyai kehidupan ekonomi yang baik sehingga tidak lahir keluarga miskin baru," jelas Satya, seperti dikutip Jumat (5/3/2021).
Menurut dia, percepatan implementasi Kartu Prakerja bagi calon pengantin dapat diawali dengan mencari daerah yang akan dijadikan pilot project.
Misalnya, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi atau angka pengangguran yang tinggi akibat terdampak Covid-19 dan belum tersentuh bantuan pemerintah baik reguler maupun non-reguler.
Di samping itu, Satya menambahkan, juga harus dilakukan integrasi dan sinkronisasi data calon pengantin tergolong miskin yang ada di Kementerian Sosial, Kementerian Agama, maupun Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
"Bila diperlukan misalnya Perpres, Permen, atau surat edaran bersama sebagai aspek legal maka ini harus disiapkan agar yang menjadi amanat dari pak Menko (Muhadjir) terkait Kartu Prakerja bagi calon pengantin bisa segera diimpelentasikan," ujarnya.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Femmy Eka Kartika Putri, menyatakan program Kartu Prakerja bagi calon pengantin diharapkan bisa menjadi solusi untuk mencegah lahirnya keluarga miskin baru.
Terlebih mengantisipasi agar kemudian calon pengantin perempuan yang akan menjadi ibu tidak melahirkan generasi stunting di masa depan.
"Kita harus meyakini kalau kondisi ekonomi sudah baik, anak usia dini mendapatkan nutrisi yang baik, mereka akan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Maka itu, penting juga bagi kita untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, selain pemahaman agama dan pelatihan ekonomi melalui bimbingan pranikah," tuturnya.
Ia pun menginstruksikan kementerian/lembaga terkait agar dapat menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk mempercepat implementasi dari program Kartu Prakerja bagi calon pengantin.
Termasuk mendorong terbitnya berbagai peraturan yang akan dijadikan sebagai payung hukum serta prosedur teknis, mulai dari pendaftaran Kartu Prakerja bagi calon pengantin baik melalui daring maupun luring.
"Lalu apakah akan ada jalur khusus bagi catin untuk menerima Kartu Prakerja, ini yang harus terus kita persiapkan bersama. Datanya harus valid dan tentunya ini perlu kerja keras dari kita (pemerintah) semua agar ini bisa segera terimplementasi," pungkas Femmy.
Advertisement
