Respons Kubu Moeldoko soal Tudingan Intimidasi ke Kader Demokrat Sebelum KLB

Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, telah memutuskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat.

oleh Ika DefiantiYopi Makdori diperbarui 07 Mar 2021, 18:30 WIB
Anggota majelis tinggi Partai Demokrat Max Sopacua memberi keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup di kediaman Ketum Partai Demokrat di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (9/7). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Kader Partai Demokrat kubu kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang Sumatera Utara (Sumut) Max Sopacua tak mau ambil pusing soal tudingan adanya intimidasi kepada DPD untuk mengikuti penyelenggaraan KLB dan memilih Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko.

Ia menyatakan bahwa KLB sudah selesai dan ketua umum Partai Demokrat telah terpilih, yaitu Moeldoko.

"KLB sudah selesai baru ngomong. Enggak mutu," tegas Max saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (7/3/2021).

Max enggan secara gamblang menjawab tudingan yang dialamatkan kepada kubunya itu.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso menyatakan rekannya mendapat intimidasi jika tidak hadir pada Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumut, Jumat 5 Maret 2021.

"Salah satu ketua DPD kolega saya Ketua DPD Kepulauan Riau datang ke kongres itu karena ada tekanan dari pihak mereka jika kawan saya tidak hadir maka proses hukum yang dituduhkan oleh yang bersangkutan akan diproses," kata Santoso, di Jakarta, Minggu (7/3/2021).

Santoso menilai, hal tersebut adalah kezaliman yang dilakukan oleh kubu kontra AHY. Dia yakin, oknum kekuasaan ikut campur tangan.

"Ini bagian dari kezaliman yang dilakukan oleh mereka. Dan saya yakin memang oknum-oknum di lingkar kekuasaan melakukan itu," ujar Santoso.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Iming-imingi Jabatan

Menurut Santoso, kader yang hadir dalam KLB tersebut sudah diiming-imingi uang maupun jabatan. Dia menyebutkan, KLB tersebut adalah abal-abal.

"Ya sudah pasti. Tidak mungkin mereka datang tanpa diimingi-imingi dengan sesuatu baik mungkin uang baik juga jabatan jika kongres luar biasa abal-abal yang mereka lakukan disahkan oleh pemerintah sebagai partai resmi menggantikan Ketum AHY," pungkasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya