6 Sikap dan Tanggapan Terkini Ketum Demokrat AHY soal KLB Sumut

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak tinggal diam setelah muncul Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum.

AHY langsung mengumpulkan 34 Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Tentu saya juga akan melakukan rapat dengan jajaran dengan Ketua DPD yang merepresentasi 34 provinsi di Indonesia. Kemudian, nanti malam saya akan lanjutkan dengan apel siaga bersama para Ketua DPC 514 kabupaten dan kota," kata AHY dalam Rapat Pimpinan Partai Demokrat, Minggu (7/3/2021).

AHY mengatakan, konflik yang terjadi di Demokrat bukan hanya persoalan internal partai semata. AHY menyebut semua partai pasti memiliki dinamika di internal dan Partai Demokrat memiliki instrumen untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga partai.

Namun, kata dia, persoalan yang dihadapi Partai Demokrat kali ini sangat berbeda. Pasalnya, muncul Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan Partai Demokrat dan Moeldoko adalah aktor eksternal yang bukan kader partai.

"Kali ini sungguh berbeda karena aktor eksternal yaitu KSP Saudara Moeldoko yang terlibat langsung dan dengan kesadaran penuh mengambil kepemimpinan PD secara tidak sah secara ilegal dan secara inkonstitusional," papar AHY.

Menurut dia, Partai Demokrat memiliki hak dan kewajiban moral melawan Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan Partai Demokrat yang tidak sah.

Jika diam, kata dia, maka sama saja Partai Demokrat membiarkan mereka yang berkomplot untuk motif pribadi, uang, kekuasaan, kedudukan melakukan segala cara agar dapat berkuasa.

"Ini adalah sebuah contoh buruk dalam demokrasi. Banyak pihak masyarakat luas yang mengatakan terlalu, berlebihan cross the line, too much and too far," ucap dia.

AHY  menggelar rapat dengan elite Demokrat menyikapi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. AHY menegaskan, KLB bukan persoalan dirinya semata, tapi semua kader Demokrat.

"Hadir di sini berbagai elemen bahwa saya tidak sendiri, kalau ada yang mengatakan ini permasalahan AHY semata, terlalu kecil seorang AHY. Tapi ini permasalahan ataupun ujian bagi kami semua seluruh pemimpin dan pengurus serta kader partai Demokrat di manapun berada," kata AHY.

AHY menyebut, rapat itu dihadiri Sekjen Teuku Riefky Harsya, Bendahara Umum Renville Antonio, dan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng.

"Perlu diketahui majelis tinggi partai (MTP) adalah forum yang sangat terhormat. Ketua majelis tinggi partai adalah Bapak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Dan kalau dikatakan kalau sudah tidak berlaku lagi MTP berdasarkan KLB Deli Serdang ya tentu tidak dapat masuk akal karena itu bagian dari AD ART PD," tutur dia.

Kemudian, AHY menyebut Ketua Dewan Kehormatan Hinca Pandjaitan, Ketua Dewan Pertimbangan Joko Wijiyanto, dan Mahkamah Partai Nachrowi Ramli. Selanjutnya, ada Waketum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Marwan Cik Asan, dan Benny K Herman.

"Ada juga wakil ketua umum yang juga pendiri partai Demokrat Febri Rumangkang. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan pendiri Partai Demokrat, di sini juga ada pendiri Partai Demokrat dan banyak pendiri lain yang berada bersama kita. Dont worry, be happy," ucapnya.

Selain itu, AHY menyebut, Herman Khaeron, Didik Mukrianto, Dede Yusuf serta para Wasekjen, Wabendum, Kepala Departemen dan kader utama partai yang setia bersamanya. Menurutnya, banyak tokoh senior lainnya yang berjuang untuk Demokrat bersamanya.

"Mereka adalah para petarung, para petarung yang sah, mereka tidak selalu berteriak, tetapi punya kegigihan dan determinasi untuk terus membesarkan Partai Demokrat," terang AHY.

AHY menyindir sikap Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang datang ke Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara dan memakai jaket Partai Demokrat.

Dia juga heran dengan mereka yang mengklaim KLB Deli Serdang, Sumatera Utara memiliki otoritas.

"Saya salut dengan saudara Moeldoko dan siapapun yang seolah-olah legitimate dalam KLB ilegal Deli Serdang tersebut, menggunakan jaket Demokrat yang tidak menjadi haknya. Kemudian menyuarakan bahwa merekalah yang memiliki otoritas sekarang," kata AHY.

"Saya tidak bisa masuk di akal sehat. Tetapi itulah mereka. Itulah sikap dan perilaku mereka," sambung dia.

Menurut AHY, penobatan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang sangatlah tak terpuji dan tak ksatria.

Tindakan mantan Panglima TNI itu dinilai sangat memalukan karena jauh dari moral etika dan keteladan partai.

AHY menuturkan, dualisme di Partai Demokrat berbeda dengan partai-partai lainnya yang pernah mengalami hal serupa.

Sebab, kata dia, Moeldoko adalah aktor eksternal yang kemudian mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat secara ilegal dan tak sah.

"Saya hanya persilakan kepada seluruh kader utama dan juga konstituen bahkan masyarakat Indonesia secara luas untuk menilai sendiri apakah perilaku seperti itu bisa ditiru, bisa menjadi teladan untuk kita semuanya," terang dia.

Selain itu, AHY menyebut sikap Moeldoko tak mencintai Partai Demokrat. Dia menilai, mantan Panglima TNI itu hanya ingin memiliki Partai Demokrat.

"Katanya saudara Moeldoko itu mencintai Partai Demokrat. Katanya, ada yang mengatakan mencintai itu tidak harus memiliki. Yang jelas, KSP Moeldoko tidak mencintai, tapi ingin memiliki Partai Demokrat," ucap dia.

Dia mengatakan, setiap partai politik memang memiliki masalah internal dan dinamika tersendiri. Hal itu berangkat karena ada kader yang merasa kecewa atau sakit hati lantaran kepentingannya tidak terwujud.

"Itu biasa dan kami juga punya segala instrumen untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga partai," tegas AHY.

Kendati begitu, AHY menuturkan gejolak yang ada di Partai Demokrat adalah hal berbeda. Sebab, Moeldoko adalah aktor eksternal yang mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara ilegal dan tidak sah.