Liputan6.com, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai tidak tepat bila pemerintah tak bisa ikut campur dalam kisruh internal Partai Demokrat. Menurutnya, negara mesti bertanggung jawab dalam urusan demokrasi.
"Jadi tidak tepat bila dikatakan bahwa itu urusan internal partai Demokrat, buat saya negara harus menjalankan tanggung jawabnya untuk menjaga demokrasi," katanya dalam diskusi Oligarki dan Koalisi Partai Mayoritas Tunggal, Minggu (7/3/2021).
Advertisement
Menurutnya, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang Sumut tidak bisa disamakan dengan KLB Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kemudian, berbeda dengan konflik internal PDI pada 27 Juli 1996.
Bivitri mengatakan, bahwa KLB Demokrat adalah orang luar yang membajak partai. Sehingga, sikap KLB Demokrat Sumut sudah di luar batas.
"Kalau dikatakan ah sama aja ini kaya dulu PKB, kayak Megawati 27 Juli juga dulu begini, beda. Ini orang luar tiba tiba masuk, jadi secara konstitusional sudah kelihatan juga kerangka berpikirmya yang sudah diluar batas," tuturnya.
**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Negara Diminta Ikut Campur
"Ini malah (Moeldoko) menjadi ketua partai ini justru bagian dari negara apalagi beliau adalah ketua dari kantor staf presiden, jadi ini bener-bener directly under the president," tambah dia.
Maka dari itu, Bivitri menegaskan bahwa tidak tepat apabila negara tidak mau ikut campur dalam persoalan Demokrat. Harusnya, ketika isu Demokrat mencuat pemerintah harus mengambil sikap.
"Apa benar gak usah ikut campur urusan internal partai Demokrat? Menurut saya tidak begitu cara berpikirnya, Negara justru punya tanggung jawab untuk membuat demokrasi berjalan di negara ini, ketika ada isu seperti kemarin harusnya sudah ada langkah-langkah yang dilakukan," pungkasnya.
Reporter: Genan Kasah
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
