Liputan6.com, Jakarta Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menilai Presiden Jokowi memang tak perlu berkomentar terkait penetapan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.
Menurut dia, tak semua masalah harus ditanggapi oleh Jokowi, terlebih yang menyangkut soal politik.
Advertisement
"Ini bukan urusan pemerintahan, Presiden itu kepala pemerintahan. Jangan ikut-ikut pikiran yang tidak masuk akal itu. Urusannya urusan politik," kata Ngabalin saat dihubungi, Senin (8/3/2021).
"Siapa yang bilang Presiden diam Presiden mendukung. Apakah semua masalah harus ditanggapi Presiden?" sambungnya.
Dia menekankan bahwa keikutsertaan Moeldoko dalam KLB Partai Demokrat merupakan hak pribadi dan politiknya. Ngabalin menegaskan polemik yang terjadi di internal Partai Demokrat tak ada kaitannya dengan Jokowi.
"Orang ndak boleh memang berpendirian seperti Pak Moeldoko? Dia punya hak politik, apa urusannya Demokrat dengan Presiden. Apa urusannya sikap Pak Moeldoko dengan Jokowi," ujar dia.
Ngabalin mengingatkan setiap orang memiliki kebebasan berpendapat, bersikap, dan berpikir yang diatur dalam Undang-Undang. Dia menyebut sikap politik Moeldoko murni pendapat pribadinya dan tak ada hubungannya dengan jabatan di pemerintahan.
"Apa urusannya orang di Istana, di pemerintahan dengan sikap pribadinya? Apa urusannya pikiran, pendapat, sikap pribadinya dengan pemerintahan atau beliau ada di KSP. Emang dia gak boleh berpendapat, emang dia gak boleh bersikap," jelas Ngabalin.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Diam Berarti Setuju
Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun turut berkomentar soal isu pengambilalihan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dari tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menurutnya, jika dalam pusaran konflik ini Presiden Jokowi diam, dan selalu berlindung di balik alasan urusan internal Demokrat, maka Refly menduga Jokowi merestui aksi bawahannya itu.
"Kalau presiden keep silent, artinya membiarkan saja. Beralasan bahwa ini adalah konflik internal, tapi tetap menjadikan Moeldoko sebagai KSP, walaupun merebut atau men-take over jabatan di Demokrat, maka bisa dipastikan Jokowi pun menyetujui, bahkan barangkali berada di balik take over tersebut," terang Refly dalam kanal Youtube pribadinya, dikutip pada Senin (8/3/2021).
Refly menilai, konflik di Demokrat turut melibatkan aktor lingkar dalam Istana. Hal inilah yang membuat pertikaian terjadi bukan lagi konflik internal. Untuk itu Jokowi dituntut agar bersikap, demi menghindari prasangka yang nantinya bakal terbentuk di masyarakat.
"Saya kira anggota Demokrat yang menyelenggarakan KLB tidak akan mempertimbangkan Moeldoko seandainya yang bersangkutan tidak menjabat di pemerintahan, ya sekelas KSP ini misalnya," ucap dia.
Dia pun mengaku masih menunggu sikap Jokowi. Apakah akan mengambil langkah kongkret seperti memberhentikan Moedoko, atau membiarkan konflik itu berlalu dan tetap menganggapnya urusan internal Demokrat.
"Kita akan lihat apakah Presiden Jokowi netral, atau sesungguhnya Jokowi berada di balik semua ini atau paling tidak memberikan endorsement secara diam-diam," sambungnya.
Advertisement
