Liputan6.com, Jakarta- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan suara bulat menyetujui sebuah pernyataan yang mengecam penggunaan kekerasan militer di Myanmar terhadap demonstran anti-kudeta yang damai.
Seruan ini terjadi kedua kalinya hanya dalam waktu sebulan di mana 15 anggota dewan PBB, termasuk China (mantan sekutu tradisional Burma) membuat persatuan yang langka terhadap Myanmar.
Advertisement
Pernyataan baru DK PBB itu mengkritik militer di Myanmar, dan mengatakan bahwa dewan keamanan "mengutuk keras penggunaan kekerasan terhadap demonstran yang demo secara damai, termasuk terhadap perempuan, pemuda dan anak-anak".
DK PBB tidak menggunakan kata "kudeta" atau menyebutkan kemungkinan sanksi internasional terhadap para jenderal Myanmar yang merebut kekuasaan Januari lalu.
Namun, pernyataan tersebut tetap bertentangan dengan para jenderal yang menggulingkan pemerintah Myanmar yang terpilih secara demokratis pada 1 Februari.
Dalam pernyataan yang ditulis di Inggris, PBB ""mengungkapkan keprihatinan yang mendalam pada pembatasan personel medis, masyarakat sipil, anggota serikat pekerja, jurnalis dan pekerja media, dan menyerukan pembebasan segera semua yang ditahan secara sewenang-wenang".
"Dewan (PBB) menyerukan militer untuk menahan diri sepenuhnya dan menekankan agar mereka mengikuti situasi dengan baik" tambahnya, seperti dilansir AFP, Kamis (11/3/2021).
**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.
Saksikan Video Berikut Ini:
Keprihatinan Mendalam
Pernyataan itu juga mendesak utusan PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener agar segera mengunjungi negara tersebut.
Diplomat Swiss itu diketahui telah berkontak dengan junta militer di Myanmar dan telah berulang kali meminta izin melakukan kunjungan ke sana.
Namun hingga saat ini, izin kunjungan itu belum diberikan.
Pada 4 Februari, dewan PBB mengeluarkan pernyataan yang menyatakan "keprihatinan mendalam" atas peristiwa di Myanmar.
Dkiketahui, banya berjalanan selama dua hari untuk merundingkan susunan kata dalam pernyataan itu.
Kali ini, negosiasi teks lebih sulit dan para diplomat menuduh China sebagai sumber utama kesulitan.
China, secara tradisional adalah pendukung utama Myanmar dan dalam kesepakatan PBB sebelumnya, China diketahui kerap memblokir inisiatif penanggapan terhadap tindakan keras Myanmar pada orang-orang Rohingya.
Saat ini, belum ada komentar langsung dari delegasi China di PBB.
Advertisement
