Liputan6.com, Jakarta - Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menyoroti penyelenggaraan bus keperintisan yang identik dengan kondisi jalan rusak.
Menurut dia, imajinasi tersebut hendaknya harus dihilangkan. Pasalnya, tidak akan banyak daerah yang ekonominya berkembang jika prasarana jalan sebagai penopang kelancaran mobilisasi orang dan barang justru berantakan.
Advertisement
Djoko pun mengamati pejabat pemda yang dianggapnya lebih memilih beli mobil dinas berharga mahal ketimbang memperbaiki jalanan rusak.
"Pemda tidak membantu perbaikan jalan rusak yang dilewati trayek bus keperintisan. Alasan pemda, minim anggaran, tapi mobil dinas pilih yang mahal," ujar Djoko kepada Liputan6.com, Jumat (12/3/2021).
Dia menilai, pemerintah pusat juga bisa bantu memperbaiki jalan nasional yang rusak. Namun, kebanyakan jalan rusak justru jadi milik pemda, baik pemerintah kabupaten/kota atau provinsi.
"Kalo jalan nasional, sudah lebih bagus kondisinya. Namun jalan kabupaten yang sudah parah rusaknya, upayanya minim untuk perbaikan," ungkapnya.
**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Trayek Bus Keperintisan
Berdasarkan catatannya, trayek bus keperintisan yang melintasi kondisi jaringan jalan rusak masih cukup banyak. Hampir di setiap provinsi yang menyelenggarakan angkutan jalan perintis dapat ditemui trayek yang melintasi jalan rusak.
"Bahkan ada trayek bus keperintisan yang melintas aliran sungai tanpa jembatan. Kendati aliran sungai itu tidak begitu deras, tetapi saat tiba musim hujan bus keperintisan tidak dapat beroperasi," sebutnya.
"Jika kondisi jalan rusak sejak awal beroperasi bus keperintisan dipertahankan, sampai kapanpun wilayah tersebut tidak akan berkembang maju dan tidak dapat lepas dari ketergantungan terhadap bus keperintisan," tegas Djoko.
Advertisement
