Liputan6.com, Jakarta Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akhirnya menandatangani bantuan atau stimulus ekonomi senilai USD 1,9 triliun setara Rp 27.196 triliun menjadi undang-undang. Bantuan ini merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah Amerika.
Kucuran stimulus ditujukan untuk membantu orang Amerika yang terkena dampak pandemi Covid-19. RUU itu mencakup bantuan USD 1.400, perpanjangan tunjangan pengangguran, dan kredit pajak anak yang diharapkan dapat mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan.
Advertisement
Melansir BBC, Jumat (12/3/2021), Joe Biden mengatakan paket bantuan akan membangun kembali "tulang punggung negara ini". RUU pengeluaran, salah satu yang terbesar dalam sejarah AS, disahkan Kongres tanpa satu pun pendukung dari Partai Republik.
Biden akan mempromosikan ketentuan RUU itu. Bersama partai pendukungnya, akan mengadakan upacara penandatanganan di Gedung Putih pada hari Jumat. RUU bantuan Covid-19 keenam ini adalah kemenangan legislatif paling besar bagi Biden.
Paket stimulus ekonomi tersebut dinanti warga Amerika. Jajak pendapat March Pew Research Center menemukan bahwa 70 persen orang dewasa AS yang disurvei menyatakan dukungan untuk RUU stimulus tersebut, termasuk 41 persen dari Partai Republik.
Pengangguran meroket selama setahun terakhir, dengan tingkat saat ini mencapai 6,2 persen, menurut Departemen Tenaga Kerja AS. Stimulus diharapkan bisa menurunkan tingkat pengangguran ini.
Saksikan Video Ini
Rincian Bantuan
Biden awalnya merencanakan penandatanganan RUU pada hari Jumat, tetapi karena masalah jadwal menjadi lebih cepat."Karena Kongres mendaftarkan RUU itu lebih cepat dari yang kami perkirakan," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah tweet.
Lalu apa saja bantuan yang diberikan Pemerintahan Joe Biden ini?
Undang-undang tersebut mencakup pembayaran langsung satu kali senilai USD 1.400 untuk dikirim ke sebagian besar warga Amerika.
Ini memperpanjang pembayaran tunjangan pengangguran mingguan sebesar USD 300 hingga September.
Kemudian juga mengalokasikan USD 350 miliar untuk pemerintah negara bagian dan lokal, sekitar USD 130 miliar untuk pembukaan kembali sekolah, USD 49 miliar untuk pengujian dan penelitian Covid-19 yang diperluas, serta USD 14 miliar untuk distribusi vaksin.
Proposal untuk menaikkan upah minimum nasional dari USD 7,25 menjadi USD 15 per jam menjadi poin penting di Senat dan tidak berhasil menjadi versi final dari RUU tersebut.
Advertisement
