Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Banten Wahidin Halim menyangkal adanya praktik mahar dalam pencalonan pilkada yang diusung Partai Demokrat seperti yang santer diberitakan selama ini.
Dia mengungkapkan menjelang Pilkada 2017, dia menghadap Ketua Umum Partai Demokrat saat itu, SBY untuk memaparkan kesiapannya bertarung dalam pilkada gubernur. Setelah diyakini siap, Wahidin memperoleh restu SBY dan mandat partai.
Advertisement
“Tidak ada permintaan dari Pak SBY maupun pengurus Demokrat,” tegas Wahidin dalam keterangan tertulis, Minggu (14/3/2021).
Dia mengaku tidak pernah mengeluarkan dana untuk mahar sekecil apapun. "sepeserpun dalam bahasa sederhananya," ujarnya.
Hal senada diungkapkan Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Lanosin Hamzah (Enos) yang memenangkan Pilkada 2020.
Kesiapan Keuangan
"Saat dipanggil Partai Demokrat, saya memaparkan rencana kampanye dan kesiapan saya memenangkan Pilkada. Ketum AHY dan pimpinan PD menilai secara objektif berdasarkan survei sebelum memutuskan mendukung pencalonan saya,” kata Bupati Enos yang berasal dari unsur birokrat.
Ia melanjutkan, “Perlu saya tegaskan, saya tidak dimintai mahar apa pun. Tentu saja saya ditanya tentang kesiapan keuangan yang saya miliki untuk keperluan kampanye dan saksi. Wajar dong, karena saya akan bertarung. Tapi saya tegaskan tidak ada mahar untuk DPP. Saya didukung semata-mata karena saya berpotensi paling besar untuk menang. Terbukti saya menang," pungkasnya.
Advertisement
