Liputan6.com, Pyongyang - Presiden Korea Utara, Kim Jong-un, kini masih belum berkomunikasi dengan Amerika Serikat. Pihak Korut masih tidak merespons permintaan komunikasi dengan Presiden Joe Biden.
Pihak AS telah berusaha menghubungi pemerintah Korut sejak Februari lalu, namun tidak ada respons. Media Korut juga belum mengakui Joe Biden sebagai presiden AS.
Baca Juga
Advertisement
Menurut laporan BBC, Senin (15/3/2021), pemerintahan Biden juga sudah mencoba berkomunikasi lewat perwakilan Korut di PBB.
Mantan Presiden AS Donald Trump dan Kim Jong-un sempat bertemu tiga kali untuk membahas nuklir, namun Korut masih enggan mengikuti proposal AS. Trump menjadi presiden AS pertama dalam sejarah yang menginjakan kaki di Korut.
Presiden Biden pernah menyebut Kim Jong-un sebagai "preman" dan ingin Korut melucuti nuklir mereka sebelum melepaskan sanksi ekonomi AS dan PBB.
Rencananya, Joe Biden akan mengumumkan peninjauan kebijakan terhadap Korut pada April 2021.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Gelar Presiden untuk Kim Jong-un
Sebelumnya dilaporkan, PBB memanggil pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un dengan sebutan presiden. Permintaan itu berasal dari pemerintah Korut.
Sebelumnya, Kim Jong-un selalu dipanggil "chairman" di Korut. Gelar "presiden" hanya dipakai untuk Kim Il-sung, pendiri Korut dan kakek dari Kim Jong-un.
Menurut laporan Yonhap, seorang sumber anonim dari Kementerian Unifikasi Korea Selatan (Korsel) berkata bahwa pemilihan gelar presiden dianggap lebih wajar di level internasional.
Dokumen PBB juga sudah mulai memanggil pemimpin Korut sebagai Presiden Kim Jong-un.
"Sejauh yang kami ketahui, perubahan seperti itu mungkin dilakukan atas permintaan negara anggota," ucap pejabat dari Kementerian Unifikasi.
Advertisement
Ingin Diterima Dunia
Pandangan lain menyebut penggunaan "presiden" sesuai dengan usaha-usaha Korea Utara agar tampil sebagai "negara normal" di dunia internasional.
Ada juga yang menyebut perubahan ini untuk membedakan stasus Presiden Kim sebagai kepala negara dan sekretaris jenderal Partai Pekerja yang lebih fokus pada kepartaian.
Bulan lalu, Korut juga mengganti nama Kementerian Angkatan Bersenjata Rakyat menjadi Kementerian Pertahanan.
Langkah tersebut juga dianggap sebagai cara agar Korut dipandang sebagai "negara normal."
Nama formal Korut adalah Republik Rakyat Demokratik Korea, meski demikian Korut adalah negara totalitarian di bawah kekuasaan satu partai dan satu keluarga, yakni dinasti Kim.
