Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan perempuan mengalami dampak paling parah pada masa krisis. Oleh sebab itu, pemberian bantuan kepada perempuan harus menjadi prioritas.
Pernyataan Sri Mulyani tersebut merupakan bagian dari tulisannya pada buku "Kita Bukan Sekadar Angka". Buku ini merupakan kumpulan tulisan perempuan di masa pandemi yang diinisiasi oleh Mardiyah Chamim.
Advertisement
Menurut Sri Mulyani, perempuan memiliki kelebihan dalam hal perencanaan detail dan rasa empati. "Modal tersebut membuat para pembuat kebijakan perempuan dapat melihat permasalahan dan solusi secara lebih holistik. Letakkan lensa kebijakan pada perempuan maka efektivitas dan manfaat akan menjadi lebih baik," tulis Sri Mulyani di akun Instagram miliknya, seperti dikutip pada Senin (15/3/2021).
Ia pun menyebutkan perempuan mengalami dampak paling parah pada masa krisis. Dalam hal ini seperti menanggung banyak biaya merawat keluarga, anak, suami, serta keluarga besar.
"Itu sebabnya pemberian bantuan kepada perempuan harus menjadi prioritas," jelasnya.
Kebijakan berbasis gender, katanya, dapat dilihat pada Program Keluarga Harapan, bantuan langsung tunai, serta kredit Ultra Mikro yang penerimanya didominasi perempuan. Hal ini karena perempuan membelanjakan uang bantuan untuk kepentingan keluarga, anak-anak, dan keluarga besar.
Sri Mulyani pun mengungkapkan, upaya mewujudkan kesetaraan yang ideal masih panjang. Perjuangan perspektif gender dalam semua bidang harus terus dilakukan.
"Harapan saya semakin banyak perempuan yang duduk di posisi strategis, maka mereka akan membuat kebijakan yang saling mendukung dan menguatkan sesama perempuan," ungkap Sri Mulyani.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Sri Mulyani Sebut Covid-19 Jadi Beban Berat Ibu Rumah Tangga
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengakui, dampak pandemi Covid-19 benar-benar mempengaruhi kehidupan perempuan khususnya ibu rumah tangga.
Sebab, Covid-19 sangat berkaitan dengan aktivitas perekonomian yang menyangkut penyelenggaraan kegiatan rumah tangga, di mana perempuan banyak yang menjadi penggerak maupun bekerja di bidang tersebut.
“Jadi kami memberikan dukungan bantuan dari pemerintah karena kami tahu bahwa virus corona tidak hanya mempengaruhi aktivitas ekonomi, namun juga menciptakan beban yang sangat besar di tingkat rumah tangga dan itu berarti perempuan akan memikul sebagian besar beban itu,” jelas Menkeu dalam Diskusi Panel Women's World Banking Virtual Conference “Call to Action: Reaching Financial Equality For Women", ditulis Selasa (9/3).
Bendahara Negara itu mengatakan, sebelum Covid-19, perempuan juga memiliki kondisi yang tidak mudah dalam hal akses keuangan. Mereka jauh lebih sulit untuk mengakses permodalan baik terutama dari perbankan atau lembaga keuangan formal. Mereka juga kurang melek finansial apalagi jika digabungkan dengan teknologi digital .
“Jadi ketika kita semua mengerti bahwa dengan covid dan kendala untuk berinteraksi secara fisik, maka Anda harus go digital maka ini menjadi tantangan yang semakin meningkat bagi seorang wanita. Jadi bagaimana kita akan benar-benar kemudian membantu perempuan agar mereka dapat memiliki akses permodalan, pemahaman literasi keuangan dan memiliki keterampilan untuk memahami aplikasi digital dan kemudian mereka akan dapat menggunakannya. Saya pikir ini semua adalah tantangan yang kami hadapi,” ungkapnya.
Atas dasar itu, pemerintah berupaya sebaik mungkin untuk memulihkan perekonomian. Diantaranya dengan cara mempermudah akses kepada perbankan, memberikan akses modal atau restrukturisasi pinjaman termasuk subsidi bunga, memberikan bantuan kepada usaha ultra-mikro dan usaha kecil menengah, serta memperkenalkan literasi keuangan serta pemahaman tentang aplikasi digital.
“Begitu pula dengan aktivitas ekonomi, sehingga banyak aktivitas yang harus berubah kepada platform digital. Jadi bagi kami ini adalah kesempatan yang sangat penting bagaimana mengonversi beberapa program sosial, yang masih konvensional menjadi digitalisasi. Teknologi digital berlaku tidak hanya untuk perlindungan sosial. Namun kami juga mendukung langsung banyak usaha kecil menengah, yang banyak dimiliki oleh perempuan dan justru mayoritas tenaga kerja mereka adalah perempuan. Jadi ini sangat penting,” bebernya.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
Sri Mulyani Ungkap Upaya Pemerintah Ringankan Beban Perempuan di Tengah Pandemi
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan pemerintah memberikan berbagai bantuan dan dukungan kepada masyarakat serta pelaku usaha dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dalam hal ini juga termasuk bantuan untuk para perempuan.
Ia mengatakan, pandemi Covid-19 secara khusus berkaitan dengan kesehatan, dan berdampak pada banyak sektor termasuk pendidikan yang tenaga kerjanya didominasi perempuan.
"Terkait Covid-19 di Indonesia, ini tentu membutuhkan banyak dukungan di sektor kesehatan, khususnya untuk memastikan ada testing, tracing, dan treatment, dan saat ini kita sedang melaksanakan vaksin," tutur Sri Mulyani dalam Reaching Financial Equality - A Call to Action pada Senin (8/3/2021).
Salah satu bantuan yang diberikan oleh pemerintah adalah dukungan sosial. Dalam hal ini termasuk memberikan bansos untuk keluarga tidak mampu seperti subsidi listrik, hingga bantuan internet untuk para pelajar dan guru.
"Ini semua yang kita sebut sebagai bantuan dari pemerintah karena Covid-19 bukan hanya berdampak pada aktivitas ekonomi, tapi juga menciptakan beban di level rumah tangga. Hal ini artinya perempuan akan menanggung sebagian beban tersebut," ungkap Sri Mulyani.
Bantuan lain juga diberikan untuk sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Sri Mulyani mengatakan, sekira 52 persen UKM di Indonesia dimiliki oleh perempuan, dan 63 persen tenaga kerjanya adalah perempuan.
"Bukan hanya perlindungan sosial, kita juga memberikan dukungan langsung untuk banyak UKM. Jadi ini adalah hal yang sangat penting," tuturnya.
Bantuan terhadap UKM ini, katanya, akan lebih mudah menargetkan para pelaku yang sudah menggunakan layanan digital atau sistem perbankan. Pemerintah sendiri terus mendorong pelaku UKM untuk menggunakan layanan digital.
"Di UKM, pertama yang mudah di targetkan untuk dukungan dari pemerintah adalah yang sudah ada di sistem perbankan. Oleh sebab itu, pemerintah fokus bagaimana bisa mendukung UKM ini," sambungnya.
