Liputan6.com, Jakarta - Sebagian besar masyarakat Indonesia mencari rumah dengan harga di bawah Rp 750 juta selama pandemi Covid-19. Minat masyarakat Indonesia untuk memiliki rumah tapak masih tinggi dibandingkan dengan apartemen dan tanah.
"Berdasarkan survei Rumah.com, 84 persen mencari hunian dengan harga maksimal Rp750 juta. Tipe yang diminati rumah 84 persen, tanah 13 persen dan apartemen sebesar 3 persen," kata Country Manager Rumah.com Marine Novita, pada Selasa (16/3/2021).
Advertisement
Marine mengatakan, di masa pandemi ini masyarakat yang mencari rumah cenderung menginginkan rumah yang sehat dan nyaman. Perhatian terhadap sanitasi, kebersihan dan pencahayaan menjadi satu pertimbangan penting.
"Para pencari rumah di tengah WFH, selama ada internet tetap bisa produktif. Dari sisi rumah.com industri properti, masyarakat Indonesia antusias mendapat rumah idaman," jelas Marine.
Sementara itu, Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur mengatakan data pertumbuhan rumah tangga baru dari 2020 hingga 2024 diperkirakan 3,2 juta. Sedangkan ketersediaan rumah oleh pemerintah sebesar 7,8 juta hingga kini.
"Intervensi pemerintah langsung seperti penyediaan hunian, fasilitasi peningkatan kualitas, subsidi perumahan selama periode 2020 hingga 2024 hanya sekitar 5 juta. Jadi masih diharapkan pemenuhannya dari peran swasta," jelasnya.
Reporter: Anggun P. Situmorang
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
BTN Dorong Pemda Permudah Izin dan Penyediaan Lahan Properti
Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memudahkan perizinan dan penyediaan lahan properti.
Plt Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, agar dapat beriringan dengan relaksasi pembiayaan perumahan dari pemerintah pusat, maka pemda didorong juga memberikan perhatian yang sama seperti memberikan relaksasi kemudahan regulasi perizinan.
"Jadi upaya menurunkan harga rumah supaya lebih murah dan terjangkau sudah dilakukan. Jadi di pusat usaha dan perhatiannya sudah luarbiasa. Sementara di daerah memang ada beberapa pekerjaan rumah dari pemda. Menurut kami Perlu ada relaksasi perizinan," ujar Nixon dalam keterangannya, Minggu (7/3/2021).
Menurut Nixon, relaksasi aturan perizinan sangat penting karena biaya terbesar pembangunan rumah selain material rumahnya serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang biayanya dibebankan di harga rumah, biaya pengurusan perizinan juga tinggi dan masih banyak yang lambat.
"Meski tidak semua sama, ada pemda yang cepat ada juga yang lambat. Jadi kalau ada investor sudah menanamkan dana tetapi perizinannya lama jadi return-nya kecil. Karena kecepatan perizinan penting sekali," tegas Plt Dirut BTN.
Advertisement
