Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah tidak melarang mudik Lebaran tahun ini meski pandemi Covid-19 masih melanda tanah air.
Kendati, pihaknya akan menyiapkan pelaksanaan mudik yang lebih ketat dan memfokuskan tracing terhadap mereka yang hendak bepergian.
Advertisement
"Untuk mudik 2021, pada prinsipnya pemerintah melalui Kemenhub tidak melarang. Kami akan berkoordinasi dengan Gugus Tugas (Covid-19) bahwa mekanisme mudik itu kita atur bersama dengan pengetatan dan tracing terhadap mereka yang mudik," ujar Menhub dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (16/3/2021).
Menhub melanjutkan, menjelang mudik, dipastikan jumlah angkutan yang melintas mengalami lonjakan. Khusus untuk tahun ini, ada beberapa faktor yang mendasari prediksi tersebut.
Seperti, hadirnya vaksin yang meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk bepergian. Kemudian, tes GeNose yang dipasang di stasiun kereta api dengan harga murah juga membuat masyarakat ingin melakukan perjalanan jauh.
Selain itu, relaksasi pajak PPnBm 0 persen juga turut meningkatkan minat masyarakat untuk membeli mobil.
"Oleh karena itu protokol kesehatan harus terus ditegakkan. Kita juga antisipasi terhadap bencana alam dan kondisi cuaca," ujar Menhub.
"Kemenhub sebagai koordinator nasional angkutan lebaran berharap, mudik akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, saya minta dukungan Bapak dan Ibu Komisi V agar mudik dapat berjalan dengan baik," pungkas Menhub.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Menhub Ajak Asosiasi Usaha Kepelabuhanan Bantu Pemulihan Ekonomi Nasional
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, bahwa kondisi perekonomian nasional saat ini mengalami tekanan yang luas biasa, sebagai pintu gerbang di negara kepulauan, pelabuhan memiliki peranan yang sangat penting. Untuk itu, para asosiasi pelaku usaha di bidang kepelabuhanan diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi nasional.
"Pelabuhan menjadi penggerak perekonomian nasional, karena sebagai titik simpul jaringan transportasi laut dan sebagai pintu gerbang perdagangan. Kami berharap agar ABUPI membantu pemerintah di sektor maritim dengan meningkatkan fasilitas dan pelayanannya sehingga tercipta layanan yang berdaya saing tinggi dan pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian nasional," kata Menhub Budi dalam acara Peringatan HUT Ke 6 Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Sabtu (20/2).
Diakuinya, di tahun 2020 di tengah kondisi pandemi Covid-19, kinerja pelabuhan terkena dampak yang cukup tajam. Namun demikian, pemerintah terus berupaya memastikan kegiatan pelabuhan tidak terganggu untuk mendukung pergerakan perekonomian. Oleh karena itu, dirinya mengajak semua stakeholder terkait di sektor maritim untuk tetap optimis dengan melakukan kolaborasi guna mempercepat pemulihan perekonomian nasional.
Budi juga mengajak pihak terkait dan stakeholder pelabuhan untuk bangkit bersama mengejar mimpi memiliki pelabuhan yang berdaya saing bisa terwujud. Hal ini mengingatkan 66 persen wilayah RI adalah Laut. Oleh karenanya, Pelabuhan memegang peran peting untuk menumbuhkan perekonomian nasional.
"Meski sekarang ini kita masih menghadapi Pandemi Covid 19, namun kita harus tetap optimistis dan mesti ada kolaborasi berbagai kepentingan untuk mewujudkan layanan pelabuhan yang efektif dan transparan guna percepatan perekonomian nasional. Oleh sebab itu, kehadiran asosiasi seperti ABUPI cukup penting untuk memberikan pandangan dan masukan ke pemerintah," tegasnya.
Disisi lain, lanjut Budi menegaskan semua pihak harus menjamin pelabuhan yang aman dan efisien, namun anggota ABUPI juga diharapkan dapat meningkatkan terus kompetensinya dalam meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Advertisement
