Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk tidak melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2021. Untuk itu, pemerintah akan membuat persyaratan atau tata cara yang ketat sehingga angka positif Covid-19 tidak membengkak.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah tidak melarang mudik tahun ini meski pandemi Covid-19 masih berlangsung. Kemenhub pun menyiapkan mekanisme pelaksanaan mudik yang ketat dan memfokuskan tracing terhadap mereka yang hendak bepergian.
Advertisement
"Untuk mudik 2021, pada prinsipnya pemerintah melalui Kemenhub tidak melarang. Kami akan berkoordinasi dengan Gugus Tugas (Covid-19) bahwa mekanisme mudik itu kita atur bersama dengan pengetatan dan tracing terhadap mereka yang mudik," ujar Budi Karya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (16/3/2021).
Budi Karya mengatakan, jumlah angkutan yang melintas pada mudik mengalami lonjakan. Khusus untuk tahun ini, ada beberapa faktor yang mendasari prediksi tersebut.
Seperti, hadirnya vaksin Covid-19 yang meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk bepergian. Kemudian, tes GeNose yang dipasang di stasiun kereta api dengan harga murah juga membuat masyarakat ingin melakukan perjalanan jauh atau mudik.
Selain itu, relaksasi PPnBM 0 persen juga turut meningkatkan minat masyarakat untuk membeli mobil.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Protokol Kesehatan
"Oleh karena itu protokol kesehatan harus terus ditegakkan. Kita juga antisipasi terhadap bencana alam dan kondisi cuaca," ujar Menhub.
"Kemenhub sebagai koordinator nasional angkutan lebaran berharap, mudik akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, saya minta dukungan Bapak dan Ibu Komisi V agar mudik dapat berjalan dengan baik," pungkasnya.
Advertisement
