Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VIII Fraksi NasDem, Rudi Hartono mempertanyakan keluarnya anggaran BNPB dalam kampanye protokol kesehatan Covid-19. Rudi pun merasa heran wajah kepala BNPB Doni Monardo justru banyak ditayangkan ke publik.
Rudi curiga apakah Doni ingin terjun ke dunia politik. Dia lantas bertanya kepada Doni apakah fotonya tersebut untuk kepentingannya mencalonkan diri.
Advertisement
"Sedikit Pak Doni saya ingat anggaran komunikasi publik, mau nanya kenapa terlalu banyak di tv tv setiap jalan itu gambar Pak Doni itu, apakah mau nyalon atau apa? apakah itu anggaran komunikasinya dari situ? saya mau jawaban bapak," ujarnya saat rapat komisi VIII bersama kepala BNPB Doni Monardo di gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/3/2021).
Doni langsung merespons perkataan Rudi. Dia mengaku tidak tahu jika BNPB kerap menanyangkan foto maupun videonya ke publik. Doni lalu menegaskan, tak ada satu rupiah pun anggaran pemerintah yang dikucurkan untuk televisi. Kata dia, yang ditayangkan televisi terkait Covid adalah iklan layanan masyarakat.
"Dan saya tidak pernah meminta diri saya untuk ditayangkan di televisi pak. Jadi mohon maaf pak, saya berusaha untuk tidak ingin tampil, jadi kalau mereka toh menayangkan ada gambar saya, kalau boleh dihapus, hapus aja pak," ucapnya.
Rudi langsung memotong penjelasan Doni. Dia mengatakan, bahwa gambar Doni terpampang di kawasan Thamrin dan Plaza Indonesia Jakarta Pusat.
"Bukan pak saya melihat di Thamrin itu kan ada layar besar, ini kok gambar Pak Doni semua, ke sana sedikit lagi deket PI ya Pak Doni lagi, makanya siapa yang bayar pak, apa dana iklan itu," ucapnya.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Inisiatif Media
Doni pun kembali menjawab Rudi. Dia bilang, anggaran komunikasi publik yang dikeluarkan lembaganya adalah terkait kerja sama dengan media. Dia menegaskan, BNPB maupun Satgas Covid-19 tidak pernah membayar untuk mengiklan.
Dia menambahkan, iklan masyarakat yang ditayangkan adalah inisiatif media sendiri. Kecuali, program jurnalisme perubahan perilaku yang melibatkan sekitar 5 ribu lebih wartawan. Selain itu, ada program bersama televisi yang dibayarkan BNPB dan berlangsung selama 3 bulan.
"Setelah ini belum ada lagi anggaran, sebelum bulan Oktober ada iklan iklan layanan masyarakat, itu sama sekali tidak mengeluarkan biaya pemerintah, 0 persen," jelasnya.
"Dan itu karena permintaan mereka sendiri dan saya tidak pernah menawarkan diri saya untuk menjadi bintang iklan pak," pungkas mantan Danjen Kopassus itu.
Reporter: Genan Kasah
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
