Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan penerima Kartu Prakerja 2021 melalui tiga gelombang yang sudah dibuka mencapai 1,8 juta orang. Pemerintah menargetkan jumlah penerima Kartu Prakerja pada periode kuartal I 2021 akan menjangkau 2,7 juta orang.
"Sementara ini dari tahun 2021 sudah dibuka 3 gelombang atau 1,8 juta orang, dan secara kumulatif tentu kita berharap di kuartal pertama ini targetnya 2,7 juta yang akan diselesaikan dalam dua minggu ke depan," ungkap Airlangga dalam acara Pengarahan Presiden RI kepada Penerima Kartu Prakerja Tahun 2020-2021 pada Rabu (17/3/2021).
Advertisement
Total penerima Kartu Prakerja selama satu tahun terakhir sudah mencapai 6,7 juta orang. Sebanyak 84 persen diantaranya belum pernah bekerja, 82 persen tidak bekerja, dan 78 persen yang bekerja berada di sektor informal.
Jumlah penerima Kartu Prakerja terus bertambah. Airlangga mengatakan, pada awal program hanya ada 15 orang hingga saat ini pendaftarnya sudah mencapai 55,6 juta orang dari 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi.
Para pesertanya beragam termasuk penyandang disabilitas, dari daerah tertinggal, terdidik, dan belum pernah bekerja.
"Serapan anggaran tahun lalu Rp 19,98 triliun atau 99,9 persen dari Rp 20 triliun. Mayoritas peserta tidak bekerja, berusia muda, terdidik dan belum pernah mengikuti kursus," tutur Airlangga.
Program Kartu Prakerja didukung tujuh platform digital dan lima platform pembayaran. Selain itu juga melibatkan 165 lembaga pelatihan dengan 1.700 jenis pelatihan.
Menurut Airlangga, program ini sekaligus mengakselerasi inklusi keuangan. Sebanyak 25 persen penerima Kartu Prakerja belum pernah memiliki rekening atau dompet digital.
"Ini tentu program pembelajaran yang dibutuhkan di era digital yaitu secara daring dan mandiri," tuturnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Ada KTP Terlarang Daftar Kartu Prakerja Gelombang 14, Berapa Jumlahnya?
Pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang 14 masih dibuka sejak 11-14 Maret 2021. Perekrutan kali ini membuka kuota untuk 600 ribu calon penerima.
Pada kesempatan ini, Manajemen Pelaksana (PMO) program Kartu Prakerja juga akan mulai mendata calon peserta yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau KTP terlarang untuk ikut Kartu Prakeria gelombang 14.
Head of Communications Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Louisa Tuhatu mengatakan, pihaknya juga telah menemukan adanya sejumlah KTP terlarang pada proses pendaftaran kali ini.
Namun, ia belum bisa menyebutkan berapa jumlah besarannya, lantaran secara data itu belum tersusun.
"Datanya dalam bentuk gelondongan. Antara yang NIK tidak terdaftar dan yang termasuk dalam daftar terlarang karena berbagai alasan," kata Louisa kepada Liputan6.com, Sabtu (13/3/2021).
Louisa menyampaikan, PMO Kartu Prakerja mulai gelombang 14 ini juga akan memberikan notifikasi kepada peserta yang tidak lolos seleksi karena KTP-nya masuk dalam daftar terlarang.
"Ini termasuk NIK yang terdaftar sudah menerima bansos lain yaitu DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), BSU (Bantuan Subsidi Upah/Gaji) dan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro)," tuturnya.
Advertisement
