Liputan6.com, Yangon - Tim investigator PBB mengajak masyarakat Myanmar untuk mengumpulkan dan menyimpan bukti-bukti kejahatan dari militer Myanmar. Sejak kudeta 1 Februari, bentrokan terjadi di Myanmar belum kunjung reda dan korban jiwa terus berjatuhan.
Saat ini, Myanmar dipimpin oleh State Administration Council (SAC) yang diketuai oleh Jenderal Min Aung Hlaing dan perwira militer lain.
Baca Juga
Advertisement
"Orang-orang yang paling bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan internasional yang paling serius adalah yang berada di puncak pimpinan tinggi," ujar ketua tim PBB, Nicholas Koumjian, seperti dilaporkan ABC, Kamis (18/3/2021).
"Untuk membuktikan pertanggungjawaban mereka, dibutuhkan bukti-bukti laporan yang diterima, perintah-perintah yang dibeirkan, dan bagaimana kebijakan-kebijakan diambil," lanjut Koumjian.
Grup aktivis Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) menyebut otoritas keamanan Myanmar telah membunuh lebih dari 180 orang. Sementara, data Myanmar Spring Revolution menyebut korban tewas sudah mencapai 259 orang.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Kirim Informasi Lewat Aplikasi
Investigasi PBB mencari bukti penggunaan lethal force, penangkapan di luar hukum, penyiksaan, dan penahanan tanpa memberi tahu pihak keluarga keberadaannya, yang merupakan termasuk penghilangan paksa.
Pihak-pihak yang memiliki informasi diajak mengirimkannya ke PBB melalui Signal atau Protonmail.
Nicholas Koumjian memiliki pengalaman dalam kasus hukum mantan Presiden Liberia, Charles Taylor, mantan Presiden Kamboja, Khieu Samphan, dan penasihat ideologi Khmer Rouge, Nuon Chea.
PBB telah berulang kali mengecam kekerasan di Myanmar. Pelapor Khusus PBB Thomas Andrews menyebut junta militer Myanmar pantas untuk dipenjara.
Advertisement
