Liputan6.com, Jakarta Penyandang disabilitas perlu memiliki pengetahuan advokasi terkait penanggulangan bencana terutama dalam masa pandemi COVID-19.
Maka dari itu, Advokasi Inklusi Disabilitas (AUDISI) tengah membangun kerjasama untuk menggelar pelatihan terkait tanggap bencana bagi penyandang disabilitas di daerah-daerah rawan bencana.
Advertisement
AUDISI sendiri adalah organisasi yang fokus pada pemberdayaan dan advokasi kebijakan bagi penyandang disabilitas khususnya di wilayah Banten.
“Kita sedang membangun kerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan agar bisa pelatihan di wilayah-wilayah rawan bencana,” ujar pendiri AUDISI, Yustitia Arief kepada kanal Disabilitas Liputan6.com melalui sambungan telepon, ditulis Jumat (19/3/2021).
“Kita membangun capacity building mengenai advokasi bagi teman disabilitas untuk bisa melakukan advokasi penanggulangan bencana yang inklusif.”
Untuk melancarkan program ini, pihak Yustitia telah bekerja sama dengan beberapa NGO dan melakukan dialog secara berkelanjutan di beberapa wilayah yang menjadi sasaran.
“Tugas kami adalah membangun capacity building pemerintah daerah setempat tentang kebijakan hak disabilitas. Bentuknya pelatihan sensitivitas disabilitas dan juga riset.”
Simak Video Berikut Ini
Perencanaan Pembangunan Inklusif
Selain tengah mengupayakan pelatihan tanggap bencana bagi penyandang disabilitas, AUDISI juga tengah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk memasukkan inklusi disabilitas dalam perencanaan pembangunan sesuai peraturan pemerintah.
“Kami sedang koordinasi dengan BAPPEDA untuk memasukkan inklusi disabilitas dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan PP nomor 70/2019.”
Menurut Yustitia, program ini adalah bagian dari advokasi AUDISI untuk mewujudkan masyarakat inklusif di seluruh sektor.
Advertisement
Mendorong Digitalisasi UMKM Disabilitas
Program lainnya yang tengah diusahakan adalah mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) disabilitas ke arah digital.
“Karena ini masih pandemi COVID-19, kami sedang membantu penyandang disabilitas yang bergerak di bidang UMKM untuk bisa terkait dengan sektor-sektor seperti e-commerce dan lainnya.”
Sejauh ini pihaknya telah mendata 23 UMKM disabilitas untuk didorong ke arah digitalisasi agar mereka bisa menjual produknya secara daring.
“Dan kami baru membangun kerja sama dengan beberapa pihak untuk melatih penyandang disabilitas agar bisa digital marketing.”
Sebenarnya, lanjut Yustitia, program pelatihan digital marketing sempat diadakan pada tahun lalu. Namun, di masa pandemi ini pelatihan tersebut semakin dibutuhkan.
“Jadi teman-teman disabilitas ini bisa lebih menjual produknya secara daring dan kami juga ingin agar platform-platform e-commerce dapat membantu teman disabilitas dalam pelatihan.”
Pelatihan yang Bisa Diberikan
Yustitia menyebutkan beberapa pelatihan yang bisa dibantu oleh pihak e-commerce. Yakni pelatihan literasi keuangan dan pelatihan memasuki pasar daring.
“Bahkan kami ingin mendorong kemudahan dari jasa ekspedisinya untuk bisa membantu teman-teman disabilitas yang mobilitasnya terbatas.”
Ia menambahkan, dari 23 UMKM yang telah terdata dibagi kembali menjadi 3 bidang yakni kriya atau kerajinan, garmen, dan produk makanan.
UMKM yang disaring pun sejauh ini baru di lingkup Tangerang Raya saja, belum seluruh Indonesia.
“Karena ini baru mulai, kita coba di Tangerang Raya dulu yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan.”
Terkait ragam disabilitasnya, Yustitia memastikan bahwa program ini terbuka untuk semua ragam bukan hanya Tuli atau disabilitas daksa saja.
“Kami tidak membatasi ragam disabilitas. AUDISI juga akan turun sebagai konsultan karena tidak semua orang paham bagaimana melatih ragam disabilitas yang berbeda jadi nanti disesuaikan.”
Ia memperkirakan program ini akan terlaksana pada pertengahan 2021. Ia berharap, dengan program ini akan banyak penyandang disabilitas yang terbantu.
Advertisement
