Sri Mulyani Wanti-Wanti Pengelolaan BLU Jangan Amburadul

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengingatkan agar Badan Layanan Umum (BLU) bisa dikelola dengan baik.

oleh Andina Librianty diperbarui 19 Mar 2021, 13:10 WIB
Menkeu Sri Mulyani melantik 2 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam pelantikan ini Sri Mulyani menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. (Dok Kemenkeu)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengingatkan agar Badan Layanan Umum (BLU) bisa dikelola dengan baik. Meski merupakan agensi atau lembaga non-profit jangan sampai pengelolaanya amburadul.

"Kalau kita disebut agensi yang non-profit bukan berarti kita memiliki budaya organisasi yang amburadul, seenaknya sendiri dan tidak profesional. Karena institusi apalagi yang namanya pelayanan masyarakat justru harus semakin memiliki profesionalisme dan tata kelola yang semakin baik," kata Sri Mulyani dalam Rakor BLU 2021: BLU Berstrategi Pulihkan Ekonomi pada Jumat (19/3/2021).

Ia mengatakan, pemerintah dalam hal ini terutama Kementerian Keuangan akan terus mengawal BLU sehingga bisa optimal menjalankan tujuannya. Kinerja BLU akan dikawal dan dipantau berdasarkan kontrak kinerja yang telah ditandatangani.

"Saya harap tema BLU Berstrategi Pulihkan Ekonomi tidak hanya menjadi jargon dari rapat, tapi diterjemahkan dalam rencana bisnis atau anggaran dari masing-masing BLU yang kemudian dituangkan dalam kontrak kerja. Kontrak kerja ini bukan sekadar dokumen yang ditandatangani. Kita akan terus monitoring dan tracking karena kinerja BLU sangat penting bagi masyarakat," tuturnya.

Dalam Rakornas ini, para pimpinan BLU menandatangani Key Performance Indicator (KPI) sebagai bentuk komitmen mereka yang dituangkan dalam kontrak kinerja.

Jumlah BLU saat ini sebanyak 244 yang dikelompokkan dalam lima rumpun besar yaitu pendidikan, kesehatan, pengelolaan kawasan, penyediaan barang jasa lainnya, dan pengelolaan dana.

Ratusan BLU ini, kata Sri Mulyani, bisa menciptakan sebuah populasi untuk menciptakan pembanding kinerja masing-masing BLU.

"Direktur atau dewan pengawas tidak bisa klaim terbaik karena kami bisa membandingkan berdasarkan kontrak kinerjanya. Bisa terjadi objektivitas dan kita akan kembangkan alat monitoring organisasi, sehingga bisa saling belajar dan tidak ada subjektivitas," jelas Sri Mulyani.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Sri Mulyani: Tidak Boleh Ada BLU yang Berbisnis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI kembali melakukan pembahasan mengenai asumsi dasar makro dalam RAPBN 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indarawti meminta, agar pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) tidak dijadikan lahan bisnis. Sebab BLU harus mampu meningkatkan dan mempertajam perannya dalam percepatan layanan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Hari ini saya harap pengawas dan pengelola BLU sudah mulai memikirkan kondisi ner normal seperti apa yang harus disiapkan oleh BLU. Tidak boleh ada BLU yang bisnis," kata Sri Mulyani dalam Rakor BLU 2021, secara virtual, Jumat (19/3).

Bendahara Negara itu ingin di dalam kondisi sekarang ini, BLU mampu meningkatkan kerja sama yang terbaik di dalam bidang manajemen pengelolaan pelayanan. Sehingga bisa menjadi referensi bagi lembaga keuangan yang lain.

"Dengan demikian kita akan melihat bagaimana kinerja BLU akan terus-menerus perbaiki selama ini," imbuh dia.

Mantan Direkur Pelaksana Bank Dunia itu juga berharap agar BLU bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. BLU harus menunjukkan pelayanan bagi masyarakat yang disusun dengan pengelolaan sangat presisi dengan manajemen baik atau berkualitas tinggi

"Saya berharap bahwa mengelola dan melayani masyarakat tidak identik dengan manajemen yang amburadul," tegas Sri Mulyani.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya