Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengawasi sinkronisasi atau penyatuan data penerima bantuan sosial (bansos) di tujuh kabupaten daerah pegunungan Provinsi Papua. Rencananya, dia akan terjun langsung ke Papua, pekan depan.
"Kami harus ke sana. Jadi, kami harus jemput bola, termasuk di Papua itu ada tujuh kabupaten yang sama sekali belum melakukan updating (pembaruan data)," ujar Menteri yang biasa disapa Risma itu saat ditemui di Gelora Bung Karno Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu (21/3/2021).
Advertisement
Risma akan turun langsung ke lapangan bersama tim dari Kementerian Sosial serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memeriksa data penerima bansos.
"Di Papua, ada sekitar 77 daerah (yang sudah ditinjau), tinggal (tersisa) tujuh daerah di pegunungan. Kemungkinan, aku minggu depan turun, saya dengan Dirjen Dukcapil sekaligus mengevaluasi data yang ada," ucap dia.
Risma memaparkan, ada beberapa kesulitan yang dihadapi pemerintah dalam upaya menyatukan data penerima bansos. Terutama untuk warga di daerah terpencil yang sebagian besar adalah kelompok masyarakat adat.
"Ada daerah yang memang harus kami terpaksa ke sana karena sambungan telekomunikasi tidak ada. Kemudian, kami akan bawa jaringan sendiri (saat melakukan survei di daerah terpencil)," papar dia.
Risma menambahkan, pihaknya juga turut bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk memfasilitasi penyediaan jaringan.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Target Sinkronisasi Data Rampung Maret 2021
Risma menargetkan sinkronisasi data penerima bansos di seluruh daerah Indonesia akan rampung pada akhir Maret 2021.
Sejauh ini, kata dia, Kementerian Sosial telah melakukan pembaruan data untuk kelompok masyarakat adat Suku Anak Dalam yang tersebar di beberapa daerah Pulau Sumatera dan Suku Biak di Provinsi Papua.
"Insyaallah bulan ini kami sudah mencairkan (bansos untuk) kurang lebih 2.000 KK (kepala keluarga) di Suku Anak Dalam," tegas Risma.
Sebelumnya usai melakukan rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan menteri lainnya pada Rabu, 17 Maret 2021, Risma mengaku Kemensos mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat perbaikan data yang menjadi basis bagi penentuan sasaran bantuan tunai.
Percepatan perbaikan data diperlukan terkait dengan target penyaluran bantuan tunai pada Maret dan April 2021 mendatang.
Dalam ratas tersebut, menurut Risma, dirinya melaporkan kepada Presiden bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) masih terus berkoordinasi dan mendorong daerah agar memenuhi kuota data.
"Beberapa bulan terakhir, kami lakukan perbaikan dan evaluasi data dengan daerah, bank penyalur, maupun PT Pos Indonesia. Hasilnya, saat ini kami temukan jumlah sasaran BPNT/Program Sembako sebanyak 13.228.513 KPM, PKH sebanyak 8.907.446 KPM, dan BST 8.428.327 KPM," papar Risma di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 17 Maret 2021.
Advertisement
