Liputan6.com, Jakarta - Indonesia masih belum mampu kebutuhan daging sapi sendiri atau swasembada. Bahkan, swasembada daging yang dicanangkan pemerintah sejak 1995 hingga saat ini dinilai tidak pernah terealisasi.
Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pujo Setio, mengatakan pertumbuhan populasi sapi dan kerbau di Indonesia tidak bisa mengimbangi jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah. Total kebutuhan daging sapi dan kerbau setiap hari hingga setiap tahun semakin besar.
Advertisement
"Untuk di indonesia, ketersediaan daging sapi dan kerbau ini defisit. Yang jelas kita masih belum bisa swasembada," kata Puji dalam webinar pada Senin (20/3/2021).
Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi untuk memenuhi kebutuhan yang salah satunya melalui importasi baik berupa sapi bakalan maupun dalam bentuk daging beku dari daging sapi dan daging kerbau.
Impor sapi-sapi bakalan, kata Pujo, akan dilakukan untuk kemudian dilakukan penggemukan di Indonesia. Langkah Ini dinilai akan membantu meningkatkan pasokan daging di dalam negeri.
"Australia juga memiliki strategi untuk ternak sapi berdasarkan musim, dan ini sebetulnya peluang bagi Indonesia untuk menampung sapi-sapi dari Australia Sehingga ketika musim kemarau, sapi-sapi itu tidak hilang," jelasnya.
Hal serupa disampaikan Ketua Komite Tetap Industri Peternakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Yudi Guntara Noor.
Ia mengungkapkan kebutuhan daging sapi atau kerbau secara nasional untuk tahun ini sebanyak 696.956 ton, dihitung dari konsumsi daging per kapita sebesar 2,65 kilogram (kg) per tahun. Sementara ketersediaan pasokan daging sapi atau kerbau lokal hanya 473.814 ton, atau mengalami kekurangan 223.142 ton.
Menurut laporan importir per 28 Januari 2021, stok daging yang ada baik di importir swasta maupun BUMN sebanyak 6.998 ton, termasuk 477 ton jeroan.
"Secara nasional, kita masih kekurangan meskipun konsumsi kira 2,65 kilogram per tahun. Tapi penduduk kita itu 270 juta orang, jadi kebutuhannya daging sapinya cukup besar.
Ia pun menyarankan Indonesia untuk terus bekerja sama dengan Australia, yang merupakan salah sat pemasok terbesar daging dan sapi potong di Indonesia
"Australi biar mengembangbiakkan sapi, dan Indonesia di penggemukan. Ini harusnya menjadi supply chain dan value chain yang kita lihat ke depan," tutur Yuda.
Tanpa impor, katanya, maka sampai kapan pun akan sulit bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan yang ada.
"Betul kita harus tingkatkan produksi dalam negeri, tapi juga harus realistis bahwa untuk daging sapi kita harus bergantung pada negara lain. Tinggal bagaimana membentuk supply chain mau dengan mana kalau dengan Australia karena kita punya pakan," sambungnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Kebijakan Kontraproduktif
Dosen Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, Rochadi Tawaf, menilai Indonesia gagal merealisasikan swasembada daging sejak 1995. Sekitar tujuh hingga 10 kebijakan pun dinilai justru kontraproduktif dengan keinginan pemerintah untuk melakukan swasembada.
"Sehingga saya menyebutkan swasembada daging yg dicanangkan pemerintah sejak 1995 sampai kini tidak pernah terealisasi. Jadi sebenarnya mau dibawa kemana pembangunan peternakan sapi kita," jelas Rochadi.
Pemerintah dinilai tidak konsisten dalam menerapkan sejumlah kebijakan dengan tujuan yang ingin dicapai. Pemerintah dinilai harus melakukan harmonisasi kebijakan kontraproduktif, mengubah kebijakan-kebijakan harga menjadi kebijakan produksi, dan penggunaan hormon.
"Kita dilarang menggunakan hormon, tapi kita impor dari negara atau Australia yang pakai hormon. Ini artinya, kita tidak memperlakukan peternak rakyat kita sesuai peternak yg ada di Australia," ungkapnya.
Rochadi pun mengimbau pemerintah untuk memperkuat kerja sama untuk meningkatkan pasokan daging sapi. Kedua negara dinilai memiliki keunggulan komparatif, sehingga dinilai ideal bekerja sama.
Ia pun melihat pengembangan pertanian dan perkebunan di Tanah Air tidak terintegrasi dengan peternakan. "Di kita industri kelapa sawit tidak dibarengi dengan ternak, begitu pula dengan industri Food Estate. Pemerintah masih parsial, tidak terintegrasi bahwa peternakan harus hadir dengan pertanian dan perkebunan," tuturnya.
Advertisement
