Liputan6.com, Blora - Sejumlah tuntutan diserukan dalam unjuk rasa atau demonstrasi di depan area fasilitas Central Processing Plant (CPP) Gundih PT Pertamina EP Asset 4 Cepu Field, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Senin (22/3/2021).
Tuntutan itu disampaikan oleh masyarakat Blora bagian selatan yang terdiri dari warga kalangan petani, serta para aktivis dari sedulur relawan tani (Sentani).
Perusahaan berpelat merah ini diminta untuk merealisasikan tuntutan mereka. Sayangnya, saat aksi unjuk rasa itu digelar, tidak ada satu pun dari pihak Pertamina yang tampak menemui pihak pendemo.
Tuntutan pertama, terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dari PT Pertamina. Sejauh ini, Kabupaten Blora tidak mendapatkan DBH sama sekali alias nol rupiah.
Baca Juga
Advertisement
Tuntutan kedua, terkait dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina. Pihak pendemo menganggap kebijakan dan tanggung jawab perusahaan pada masyarakat Blora, terutama Desa Sumber, Desa Kutukan, Desa Mojorembun, Desa Sumberejo, dan sekitarnya lemah atau diabaikan.
Tuntutan ketiga, terkait minimya atau bahkan tidak adanya tenaga kerja lokal yang diserap. Untuk itu, pihak pendemo meminta agar perusahaan menjamin dan mengutamakan masyarakat ring satu atau sekitarnya mendapatkan pekerjaan di CPP Gundih.
Tuntutan keempat, terkait pajak air di bawah tanah yang dianggap pihak pendemo belum disampaikan oleh pihak PT Pertamina selama belasan tahun.
Koordinator aksi demo, Exi Agus Wijaya mengatakan, kondisi sekarang ini masyarakat tidak paham tentang DBH, CSR, maupun tentang konten tenaga kerja lokal yang dilakukan atau diserap oleh CPP Gundih PT Pertamina EP Asset 4 Cepu Field.
"Berwujud barang, uang, ataupun lainnya kita nggak paham. Ke depan kita menginginkan transparansi semuanya," ungkap Exi, sapaannya.
Pada waktu yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Blora, HM Warsit juga turut serta berorasi di depan perusahaan tersebut. Dia mengatakan, bahwa setelah keluar dari penjara sudah 3 kali melakukan aksi demo di Pertamina.
"Saya setelah keluar dari penjara, demo di sini. Pertamina kita tekan dan Alhamdulillah mendapatkan jalan hotmik," kata Warsit.
Menurutnya, sekarang ini kondisi jalan Blora mayoritas jelek. Sehingga selaku ketua Pansus 1 di DPRD Kabupaten Blora dirinya meminta peranan pihak Pertamina.
Warsit juga meminta agar pihak Pertamina lekas membayar pajak air bawah tanah yang belum dibayarkan selama 15 tahun.
"Kemarin saya panggil di Jogja, kebetulan saya ketua Pansus. Ternyata Pertamina belum membayar pajak air bawah tanah," ungkapnya.
Lebih lanjut, putra daerah itu juga menyinggung beberapa hal terkait persoalan yang terjadi di Blora selatan. Utamanya, soal CSR yang dinilai tidak juntrung atau tidak jelas larinya ke mana saja.
"Saya sebagai anggota DPR, tanggung jawab apa yang saya bicarakan," kata Warsit.
Dalam aksi unjuk rasa ini, pihak dari CPP Gundih tidak ada satu pun yang menemui, apalagi menjawab langsung keluh kesah yang dirasakan oleh masyarakat Blora.
Dihubungi Liputan6.com secara terpisah, Asisten Manager Humas Asset 4 Pertamina EP Cepu Field, Panjie Galih menyampaikan, bahwa pihaknya telah mengetahui adanya unjuk rasa tersebut. Hanya saja, kata dia, dirinya tidak sedang di CPP Gundih.
"Ya sudah tahu, dari pihak kita Jumat kemarin juga sudah menemui," kata Panjie.
"Untuk lebih jelasnya pihak kami nanti akan menghubungi ya," imbuhnya saat ditanya alasan pihaknya mengapa tidak ada yang menemui peserta demo itu.
