Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berencana membuka pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada April 2021. Penerimaan CASN 2021 diperuntukkan bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta sekolah kedinasan.
Tahun ini, pemerintah membuka sekitar 1,3 juta formasi untuk CPNS dan PPPK. Jumlah kebutuhan untuk guru PPPK sebanyak 1 juta formasi, untuk pemerintah pusat sebesar 83.000 formasi, dan pemerintah daerah sebesar 189.000 formasi.
Advertisement
Terkait lowongan CASN 2021 ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap praktik percaloan yang kerap terjadi pada masa rekrutmen calon abdi negara tersebut.
Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Teguh Widjinarko mengingatkan jika ada oknum yang menjanjikan seseorang dapat lulus dari proses seleksi, terlebih tanpa tes, itu adalah hal bohong.
Dipastikan, penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam proses seleksi baik di tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) maupun Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sudah transparan dan akuntabel.
“Mulai pendaftaran secara online hingga proses seleksi berlangsung, semua dilakukan dengan sistem secara akuntabel dan transparan. Hasil seleksi bisa kita ketahui secara langsung. Peserta bahkan pengantar bisa tahu hasilnya usai tes berlangsung,” jelas dia seperti melansir laman resmi Kementerian PANRB, Selasa (23/3/2021).
Pemerintah mencoba merumuskan prosedur, memperkuat dukungan kebijakan, identifikasi berbagai risiko, dan berbagai persiapan lain yang diperlukan.
Termasuk mencoba keteraturan sistem seleksi secara online bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Sementara untuk soal tes disusun oleh Tim Penyusunan Naskah Seleksi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Saksikan Video Ini
Langkah Antisipasi Pemerintah
Upaya pencegahan percaloan rekrutmen CASN dilakukan Kementerian PANRB dengan melaporkan oknum calo kepada pihak kepolisian.
Selain itu Kementerian PANRB juga membuat klarifikasi terhadap surat palsu yang mengatasnamakan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo maupun kepala lembaga negara lainnya pada kanal media sosial atau media massa. Hukuman pemecatan secara tidak hormat juga akan diberikan terhadap pegawai ASN yang terbukti terlibat praktik percaloan.
Menurut Teguh, praktik calo dapat dihindari masyarakat dengan mengecek kebenaran berita yang beredar dari sumber terpercaya seperti website maupun media sosial Kementerian PANRB atau BKN secara berkala.
“Jika ada surat atau info yang beredar mengatasnamakan lembaga atau pejabat kami, sebaiknya masyarakat menanyakan kebenarannya kepada kami terlebih dahulu,” ujarnya.
Teguh meyakinkan masyarakat bahwa hanya kemampuan diri sendiri yang dapat menentukan seseorang menjadi seorang ASN, bukan orang lain.
“Jangan mudah percaya terhadap janji-janji orang lain yang dapat meluluskan seseorang terutama jika harus membayar sejumlah uang tertentu,” tutupnya.
Advertisement
