Liputan6.com, Jakarta - Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) hari ini Rabu (24/3/2021). Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia.
Dalam paparannya kepada para anggota dewan, dia menyebutkan bahwa pihaknya menargetkan 1.275.387 lowongan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Advertisement
"Rinciannya, 1.191.718 lowongan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah, dan 83.669 ASN yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pusat," ujar Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (24/3/2021).
Politikus PDI Perjuangan itu menyebutkan, posisi terbanyak akan ditempatkan sebagai guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu sebanyak 1.022.616. Kemudian PPPK nonguru 70.008 lowongan, dan sisanya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 119.094 lowongan.
Namun sampai hari ini, usulan formasi CPNS dan PPPK yang masuk baru sekitar 700 ribu. Hal ini menunjukkan, formasi yang kosong sekitar 575 ribu.
Jumlah formasi tersebut, kata dia, baru akan diumumkan akhir Maret 2021. Tjahjo mengakui bahwa Kemenpan-RB bersama BKN masih terus melakukan tawar-menawar terkait jumlah lowongan yang dibutuhkan oleh setiap kementerian/lembaga.
Jika kuota 1,275 juta ASN tersebut belum terpenuhi akhir Maret ini, Tjahjo memastikan bahwa kuota tersebut tidak akan hilang. Dia mengatakan, sisa kuota itu akan dialokasikan di tahun 2022.
"Mudah-mudahan akhir Maret ini (bisa) kita putuskan berapa sebenarnya formasi yang dibutuhkan. Ini masih alokasi, karena masih banyak tawar-menawar, baik di daerah dan di beberapa Kementerian/Lembaga/instansi," ujarnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Baru 588 Instansi
Jumlah alokasi kebutuhan ASN tersebut baru diperoleh dari 588 instansi. Dari jumlah tersebut, 539 instansi sudah mengusulkan dengan dokumen yang lengkap.
Sisanya, 49 instansi sudah mengusulkan juga namun dokumennya belum lengkap. Tjahjo mengungkapkan bahwa masih ada 32 instansi yang belum mengusulkan kebutuhan ASN-nya.
"Itu yang jadi pertimbangan kami. Maka bagi instansi yang belum memasukkan usulan kebutuhan atau menyelesaikan dokumennya, kami tunggu. Loket kami buka sampai akhir Maret ini," ujarnya.
Reporter : Rifa Yusya Adilah
Sumber: Merdeka
Advertisement
