Liputan6.com, Jakarta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat akan menunggu sikap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia terkait nasib penyerahan dokumen kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit.
"Kami Partai Demokrat akan tetap fokus menunggu sikap Kemenkumham untuk menggugurkan permohonan gerombplan KLB abal-abal, karena tidak memenuhi persyaratan hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM dan bertentangan dengan konstitusi partai," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Pertai Demokrat Herzaky Mahendra Putra di Jakarta, Kamis (25/3/2021).
Advertisement
Ia menyampaikan pernyataan itu saat diminta tanggapannya terkait isi jumpa pers kubu KLB di Hambalang, Jawa Barat, Kamis kemarin.
Menurut Herzaky, jumpa pers di Hambalang oleh kelompok KLB merupakan upaya mengalihkan isu, karena para penggerak pertemuan di Sibolangit telah menyebar kebohongan publik dalam dua minggu terakhir.
"Pertama, katanya pasca KLB abal-abal akan segera memasukkan berkas ke Kemenkumham. Faktanya, butuh waktu lebih dari seminggu untuk mengajukan. Kedua, laporan Marzuki Alie ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri ditolak," terang Herzaky seperti dikutip Antara.
"Ketiga, laporan Moeldoko ke Polda Metro Jaya juga ditolak. Terakhir, gugatan Marzuki Alie dan kawan-kawan ke PN (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dicabut, karena ketidakyakinan mereka terhadap legal standing (kedudukan hukum)," ia menambahkan.
Oleh karena itu, ia menerangkan DPP Partai Demokrat tidak terpengaruh oleh berbagai isu yang disampaikan oleh kelompok KLB ke publik saat jumpa pers di Hambalang.
Terkait itu, Partai Demokrat turut mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh berbagai isu yang disampaikan oleh kelompok KLB, Herzaky menegaskan.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Alasan Lokasi di Hambalang
Sebelumnya, politisi Partai Demokrat versi KLB Max Sopacua mengungkap alasan kubunya menggelar jumpa pers di lokasi proyek Wisma Atlet Hambalang, yaitu untuk mengingat kembali masa lalu.
"Kenapa Demokrat KLB ini di Hambalang. Tempat inilah, proyek inilah yang menjadi salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi," ujar Max saat jumpa pers.
Menurutnya, sejak diusutnya kasus korupsi megaproyek senilai Rp 2,5 triliun itu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), elektabilitas Partai Demokrat terus turun karena menyeret para petinggi PD.
"Hambalang bagian dari sejarah yang menentukan yang menyebabkan Demokrat turun mulai 20,4 persen menjadi 10,2 persen dan 7,3 persen. Itu berturut-turut. Saya adalah pelaku sejarah," ujarnya pula.
Advertisement
