Liputan6.com, Jakarta Persidangan dengan terdakwa Rizieq Shihab yang digelar secara tatap muka pada Jumat, 26 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Timur berlangsung ricuh.
Kericuhan terjadi lantaran massa pendukung mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) ini mencoba memaksa masuk gedung pengadilan hingga berujung perdebatan dengan polisi. Sejumlah simpatisan Rizieq Shihab bahkan diamankan karena dinilai memprovokasi.
Advertisement
"Keputusan awal untuk mengadakan sidang secara online sudah pasti mempertimbangkan hal-hal seperti ini. Dan nyatanya kejadian," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni kepada wartawan, Jumat, 26 Maret 2021.
Sebelumnya, sidang kasus Rizieq Shihab atas dugaan melanggar protokol kesehatan sempat digelar secara virtual untuk menghindari kerumunan di masa pandemi.
Namun, saat itu Kubu Rizieq protes. Majelis hakim akhirnya mengabulkan keinginan Rizieq dan kuasa hukumnya agar sidang secara offline. Artinya, Rizieq hadir langsung di ruang pengadilan.
"Namun ternyata memang berakhir rusuh, sehingga saya rasa tidak ada lagi alasan untuk menggelar sidang secara offline," tegas Sahroni.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi mengaku menyayangkan keputusan hakim yang mengabulkan permintaan Rizieq untuk sidang secara offline. Menurut dia, ketika massa berkerumun, maka alat kontrolnya sudah tidak ada. FPI sudah dibubarkan pemerintah. Kemudian, garis komando mantan FPI sudah tumpul.
"Nah sekarang kalau sudah begini, kita minta pertanggungjawaban siapa. Pada akhirnya kembali lagi polisi yang disalahkan karena dianggap mungkin tidak bisa mengendalikan massa dan sebagainya," ungkapnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Ingin Hakim Terintimidasi
Islah mengaku sejak awal sudah curiga dengan permintaan sidang offline untuk mengerahkan kekuatan massa dan menekan keputusan hakim.
"Supaya hakim terintimidasi. Ini kan sudah terbukti ketika sidang Ahok. Mereka ingin mengulangi lagi pada sidang Rizieq Shihab kali ini. Seharusnya majelis hakim mempertimbangkan ulang itu," katanya.
Dia mengingatkan bahwa keputusan hukum harusnya antisipatif terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.
"Ini kan seharusnya sudah jadi pertimbangan hakim, toh wibawa negara dengan hukum negaranya seharusnya bisa ditegakkan," ujarnya.
Islah meyakini pihak Rizieq akan berkilah jika dimintai pertanggungjawaban atas kericuhan di sekitar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Terkait dengan diamankannya sejumlah orang simpatisan Rizieq Shihab dalam kericuhan itu, dia menilai pada akhirnya polisi juga yang jungkir balik. Simpatisan Rizieq yang berkerumun di sekitar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah tidak punya cantolan organisasi.
"Pihak pengacara yang menjadi penjamin kepada hakim waktu itu, waktu eksepsi permohonan sidang offline, seharusnya mereka lah yang bertanggungjawab. Kalau memang ingin didakwa secara hukum dengan pasal-pasal baru, saya kira dia lah yang harus diberi tindakan," kata Islah.
Advertisement
