Di Negara Maju Porsi Pendanaan Riset oleh Swasta Bisa Capai 80 Persen

Hingga saat ini anggaran riset dan inovasi dalam negeri didominasi oleh pemerintah dengan persentase lebih dari 85 persen.

oleh Liputan6.com diperbarui 30 Mar 2021, 12:40 WIB
Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro menghadiri rapat kerja di ruang rapat Komisi XI DPR RI, kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Rapat kerja ini membahas hasil riset dan inovasi dalam rangka Pengendalian Covid-19 dan membahas vaksin Merah Putih. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Riset dan Teknologi dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brojonegoro mengatakan, hingga saat ini anggaran riset dan inovasi dalam negeri didominasi oleh pemerintah dengan persentase lebih dari 85 persen. Padahal alokasi anggaran riset Indonesia masih tergolong sangat kecil.

"Berbeda dengan negara maju seperti Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat serta China. Di mana partisipasi sektor swasta dalam pendanaan riset jauh lebih besar dari pemerintah yaitu berkisar 60-80 persen dari total pengeluaran riset dan development," ujarnya, Jakarta, Selasa (30/3).

Pemerintah mendorong partisiasi swasta dalam mendukung riset dan inovasi serta melakukan percepatan alih teknologi. Salah satunya melalui program insentif pengurangan pajak atau supertax deduction yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan 153 2020.

"Insentif ini diberikan kepada wajib pajak dalam negeri yang melakukan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia. Pengurangan diberikan hingga 300 persen sesuai kebutuhan," jelas Bambang.

Melalui program ini diharapkan pihak swasta dapat meningkatkan partisipasi pendanaan riset dan inovasi. Manfaat lain dari program ini adalah meningkatnya kolaborasi antara industri dan lembaga penelitian.

"Sehingga nantinya hasil-hasil riset inovasi dapat menjadi pemicu produktivitas industri dan dapat dirasakan oleh masyarakat," tandas Bambang.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Telan Anggaran Rp 27,1 T, Jokowi Minta Laporan Riset Jangan Cuma Ditaruh Lemari

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutuk keras aksi terorisme yang terjadi di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan saat memberikan keterangan pers dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (28/3/2021). (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kemenristek-BRIN melakukan konsolidasi anggaran untuk melakukan penelitian dan pengembangan (Litbang). Sebab anggaran yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp 27,1 triliun untuk Litbang.

"Lakukan konsolidasi anggaran. Anggaran riset kita, litbang kalau kita gabung total Rp 27,1 triliun. Ini angka yang besar. Duit gede. Meskipun masih jauh dari yang kita inginkan. Tapi ini dulu yang diselesaikan, sehingga menghasilkan hilirisasi riset yang baik," kata Jokowi saat pidato dalam Rakornas Ristek-BRIN di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (30/1/2020).

Jokowi tidak ingin riset berupa laporan semata dan berkasnya disimpan di lemari. Menurutnya, bila riset dikembangkan dan menghasilkan sesuatu, anggarannya bisa bertambah.

"Jangan sampai riset cuma jadi laporan dan ditaruh di lemari. Rp 27,1 triliun ini uang gede. Kalau ini bisa dikonsolidasikan dan menghasilkan sesuatu, angka ini bisa lipat dua, bisa lipat tiga, bisa lipat empat," kata Jokowi.

"Begitu infrastruktur selesai, tak geser anggaran infrastruktur masuk ke sini. Kita harus mempersiapkan ini untuk masa depan bangsa," sambung Jokowi.

Jokowi menyebut, anggaran litbang memang belum banyak dibandingkan dengan negara-negara maju. Tetapi, bila risetnya optimal dan fokus pada tema strategis, Jokowi yakin hasil riset akan berdampak pada kemajuan bangsa.

"Urusan angka ini buat saya tidak sulit. Tapi saya pasti bertanya hasilnya apa," pungkasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya