Termasuk Indonesia, Sejumlah Negara ASEAN Mulai Berebut Pasokan Vaksin COVID-19

Para pejabat mengatakan mereka sedang dalam pembicaraan dengan AstraZeneca untuk mempercepat pengiriman yang diperoleh melalui kesepakatan terpisah.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte melonggarkan pembatasan pemerintah atas impor vaksin sektor swasta, memohon kepada perusahaan untuk mendapatkan pasokan berapa pun biayanya, saat negaranya berjuang melawan kebangkitan pandemi.

Di Vietnam, para pejabat juga meminta sektor swasta untuk turun tangan setelah pasokan COVAX mereka dipangkas 40 persen menjadi 811.200 dosis dan pengiriman diundur beberapa minggu.

Di Indonesia, pejabat kementerian kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan kepada Reuters bahwa 10,3 juta dosis dari COVAX kemungkinan ditunda hingga Mei.

India belum memberikan perincian tentang lamanya pembatasan ekspornya, tetapi UNICEF, mitra distribusi COVAX, mengatakan pada akhir pekan bahwa pengiriman diperkirakan akan dilanjutkan pada Mei .

Keputusan India adalah yang terbaru dari serangkaian kemunduran untuk fasilitas COVAX, yang diandalkan oleh 64 negara miskin, setelah gangguan produksi dan kurangnya kontribusi pendanaan dari negara-negara kaya.

Filipina dan Indonesia saat ini sangat bergantung pada vaksin dari Sinovac Biotech China untuk menjalankan program inokulasi mereka. Filipina dan Vietnam sama-sama telah menyetujui vaksin Sputnik V Rusia, bersama dengan lebih dari 50 negara lain, terutama negara berkembang. Filipina mengharapkan untuk menerima gelombang pertama Sputnik V pada bulan April.

Pembuat vaksin China Sinopharm, sementara itu, berencana untuk memproduksi vaksin COVID-19 di pabrik baru di Uni Emirat Arab.

Serentetan pembatasan ekspor juga dirasakan oleh negara-negara kaya yang bergantung pada manufaktur asing, termasuk Jepang, di mana peluncuran vaksin nasional lambat karena terbatasnya jumlah vaksin Pfizer-BioNTech yang dikirim dari Eropa.

"Beberapa orang menggunakan vaksin untuk diplomasi, beberapa orang mencoba untuk memprioritaskan. Beberapa orang membeli vaksin tiga sampai lima kali lebih banyak dibandingkan dengan populasi mereka. Itu tidak perlu," kata menteri vaksin Jepang, Taro Kono, kepada Reuters pada hari Senin di sebuah wawancara.

"Kami benar-benar perlu meminta para pemimpin global untuk duduk dan berpikir ini adalah masalah global, bukan masalah domestik, dan mencoba untuk menyelesaikannya bersama-sama."