Liputan6.com, Jakarta DJP Kementerian Keuangan akan menutup pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan tahun 2020 pada 31 Maret 2021 ini, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
Bagi wajib pajak yang belum melapor, diharapkan segera untuk menyampaikan SPT-nya baik secara langsung maupun online.
Advertisement
Dikutip dari laman, indonesia.go.id, Rabu (31/3/2021), berikut panduan cara lapor SPT pajak secara online melalui https://djponline.pajak.go.id/.
- Siapkan Formulir 1721 (bukti potong)
- Buka situs www.pajak.go.id dan klik "Login" di sudut kanan atas. Atau buka situs www.djponline.pajak.go.id.
- Isikan nomor NPWP dan kata sandi untuk login (jika belum punya akun, registrasi dulu pakai nomor EFIN).
- Isikan juga kode keamanan dan klik "Login".Jika sudah masuk dashbord layanan digital perpajakan, klik "Lapor". Lalu, klik ikon "e-Filing".
- Selanjutnya, klik ikon "Buat SPT" dan akan ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab. Jika jawaban yang diberikan benar, akan muncul tombol "SPT 1770 SS".
- Lalu, wajib pajak akan masuk halaman formulir SPT. Isi data formulir (tahun pajak, status SPT, Pembetulan). Klik ikon "Selanjutnya".
- Sistem akan mendeteksi otomatis jika ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Gunakan data pembayaran itu untuk pengisian SPT, dengan klik "Iya". Jika tidak, bisa menggunakan formulir 1721 (bukti potong) untuk acuan pengisian SPT.
- Kemudian di bagian A, isikan sejumlah data sesuai instruksi. Isi data penghasilan bruto selama setahun di poin 1. Di poin 2, isi data pengurang (biaya jabatan, iuran pensiun, atau iuran Jaminan Hari Tua/Tunjangan Hari Tua, dan lain sebagainya).
- Di poin 3, pilih "Penghasilan Tidak Kena Pajak". Lalu sistem akan otomatis menghitung nilai pajak.
- Di poin 6, isikan nilai Pph yang telah dipotong perusahaan. Setelah itu, akan diketahui status SPT, apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar.
- Jika status nihil, klik "Lanjut ke B" (pengisian di bagian B). Jika SPT kurang bayar, akan ada pertanyaan lanjutan dan jika belum bayar, akan ada perintah untuk pembuatan e-Billing. Jika sudah bayar, isi nomor transaksi serta tanggal dan jumlah pembayaran. Jika SPT lebih bayar, silakan unggah dokumen pendukung. Dokumen bisa berupa bukti pemotongan pajak dari perusahaan atau lainnya.
- Di bagian B, isikan sejumlah data sesuai sesuai instruksi. Isikan data penghasilan final maupun yang tidak kena pajak.
- Kemudian lanjut ke bagian C dan isi data sesuai instruksi. Isi data nominal dan utang.
- Saat masuk ke bagian D, silakan centang "Setuju" jika yakin data sudah benar. Selanjutnya, isi kode verifikasi yang akan dikirim oleh DJP ke surel wajib pajak dan salin kode verifikasi tersebut. Silakan paste kode di kolom paling akhir dan klik "Kirim SPT".
- Setelah SPT terekam pada sistem milik DJP, maka bukti penerimaan elektronik akan dikirimkan kantor pajak melalui surel wajib pajak.
Hari Terakhir
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menegaskan batas akhir pelaporan SPT bagi wajib pajak orang pribadi tetap tanggal 31 Maret 2021 dan wajib pajak badan 30 April 2021.
“Sampai saat ini belum ada kebijakan pimpinan untuk menunda batas waktu pelaporan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor, kepada Liputan6.com, Selasa (30/3/2021).
Tercatat, hingga hari ini tanggal 30 Maret 2021, sudah 10 juta wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak periode 2020. Secara rinci, sebanyak 97 persen wajib pajak telah melaporkan SPT melalui sistem online atau e-filing, sisanya 3 persen wajib pajak masih melaporkan SPT secara manual di KPP
“Sampai siang tadi sudah lewat 10 juta SPT, kurang lebih 3 persen yang lapor manual dan 97 persen melalui SPT Online,” ujarnya.
Sebagai informasi, pelaporan SPT Tahunan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara termasuk secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), pojok pajak, mobi pajak, atau tempat khusus penerimaan SPT Tahunan.
Sementara, cara lainnya bisa melalui pos atau jasa ekspedisi, layanan online e-Filing, dan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).
Demikian, Neilmaldrin menegaskan bahwa Ditjen Pajak telah menghimbau wajib pajak orang pribadi dan badan dapat menyampaikan laporan SPT pajak sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jika sampai terlambat, maka akan dikenakan denda.
Sanksi telat lapor SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan sanksi ini ada di dalam Pasal 7.
Berikut rincian sanksi administrasi berupa denda tersebut:
- Denda Rp 1.000.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan
- Denda Rp 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi
- Denda Rp 500.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
- Denda Rp 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya
Advertisement
