Liputan6.com, Jakarta Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama Kantor Staf Presiden (KSP) mengadakan pertemuan dengan K/L teknis penanggung jawab program prioritas dalam rangka identifikasi dan penajaman kegiatan-kegiatan tahun 2021.
Kemenko Marves dan KKP melakukan monitoring dan evaluasi (monev) guna memastikan pembangunan program prioritas nasional berjalan lancar dan tepat manfaat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Advertisement
Adapun, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program prioritas nasional ini dilaksanakan melalui Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (Sismonev).
"Adanya Sismonev, K/L terkait dapat mewujudkan dan melaporkan kegiatan dengan baik dan tepat waktu sesuai RPJMN 2020-2024," ujar Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air (Asdep IDPSDA) Rahman Hidayat dalam keterangannya, Rabu (31/3/2021).
Nantinya, K/L yang menjadi penanggung jawab program harus melaporkan progres ke dalam Sismonev setiap bulan keempat (B04), keenam (B06), kesembilan (B09) dan kedua belas (B12) di setiap tahunnya.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi sendiri bertanggung jawab dalam pelaksanaan monev dan pengendalian program prioritas nasional di bidang infrastruktur dan transportasi, baik yang bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Proyek Strategis Nasional (PSN), maupun dari arahan khusus Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di tahun 2021.
Beberapa kegiatan investasi major project PSN yang dipantau oleh KSP dan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves dalam Sismonev meliputi sistem penyediaan air minum (SPAM) perpipaan sebanyak 10 juta sambungan rumah (SR) dan sanitasi layak dan aman, pengelolaan air tanah dan penyediaan air baku serta pembangunan satu juta rumah susun perkotaan.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pembangunan Waduk
Kemudian, pembangunan 18 waduk multipurpose dan modernisasi irigasi, pengamanan pesisir lima perkotaan di Jawa, hingga pembangunan infrastruktur jalan, baik jalan strategis, jalan tol, jalan pendukung kawasan prioritas maupun jalan trans untuk 18 pulau terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).
"Dalam pelaksanaannya, Kementerian PUPR perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, seperti melalui perwakilan kantor PUPR yang ada di daerah. Ini perlu dilakukan agar tercipta kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan PSN," tutur Rahman.
Sebelumnya, pada Senin (29/3/2021), Deputi 1 Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi KSP Febry Calvin Tetelepta telah membuka kegiatan monev ini melalui Kick Off Meeting: Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Tahun 2021 secara hybrid di Jakarta.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan Deputi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, yaitu Asdep IDPSDA, Biro Perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekeaf), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Sekretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
Advertisement
