Liputan6.com, Jakarta Megaproyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) menawarkan harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya Pulau Sumatera. Selain menopang distribusi komoditas alam yang melimpah di Pulau Sumatera, kehadiran jalan tol ini juga memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat.
Adapun amanat pembangunan dan pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2014, yang diubah dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2015. Jalan tol ini akan menghubungkan Lampung hingga Aceh melalui 24 ruas yang panjang keseluruhannya mencapai 2.704 km, dan target beroperasi penuh pada 2024.
Advertisement
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terus menggaungkan gencarnya pembangunan infrastruktur optimistis, jika kehadiran Jalan Tol Trans Sumatera bakal turut membangun ekonomi negara hingga ke pelosok daerah,
"Inilah obat bagi ekonomi kita ke depan. Bapak/ibu harus meyakini itu. Infrastruktur itu fondasi bagi pertumbuhan ekonomi kita, dalam rangka daya saing dan competitiveness kita," ujar Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2019).
Optimisme senada dilontarkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Menurut dia, keberadaan JTTS beserta tempat istirahat dan pelayanan atau TIP (rest area) menjadi bagian dari standar pelayanan jalan tol yang sangat penting dalam mendukung aspek keselamatan dan kenyamanan berkendara di jalan tol.
"Apalagi tuntutan pelayanan TIP meningkat, terutama pada masa hari libur Lebaran, Natal dan Tahun Baru (Nataru)," kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.
Menteri Basuki menilai, pelaku sektor UMKM akan diberi peluang untuk menjalankan bisnis melalui penyediaan fasilitas ruang usaha di berbagai tempat, termasuk rest area jalan tol.
"Ruang usaha pada rest area diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar, serta mendekatkan dunia usaha (UMKM) dengan konsumen untuk mempromosikan brand dan produk lokal, termasuk kuliner," ungkapnya.
Secara aturan, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) diwajibkan mengalokasikan lahan rest area khusus untuk UMKM minimal 30 persen. Regulasi ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
Ketentuan ini juga telah diikuti PT Hutama Karya (Persero) dalam mengoperasikan Jalan Tol Trans Sumatera. Hal itu diterangkan oleh Direktur Operasi III PT Hutama Karya (Persero) Koentjoro kepada Liputan6.com.
"Terkait dengan porsi UMKM, sejak awal Hutama Karya telah mewajibkan setiap rest area yang dikelola dengan mengakomodir minimal 30 persen tenant untuk UMKM," jelas Koentjoro.
Hingga saat ini, Hutama Karya disebutnya telah mengelola 21 rest area dan 4 rest area sementara di Jalan Tol Trans Sumatera, dengan yang paling banyak terdapat di ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sebanyak 12 unit.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Disambut Positif UMKM
Pengusaha UMKM menyambut baik inisiatif pengadaan lapak khusus untuk pelaku usaha kecil dan mikro di rest area Jalan Tol Trans Sumatera. Ketua DPD Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Provinsi Sumatera Selatan, Masayu Lela, mengatakan jika pihaknya siap menyalurkan UMKM-UMKM dengan produk berkualitas terbaik untuk mengisi tempat peristirahatan di jalan tol.
Namun menurut survey yang dilakukan oleh Tim Akumindo di 8 rest area pada ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar dan 9 rest area ruas Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, Lela memaparkan, baru ada sebanyak 32 lapak UMKM di sektor kuliner yang sudah terisi dari sekitar 200 lapak yang tersedia.
"Kebanyakan masih kosong. Semuanya itu ada 200 lapak, baru terisi 32. Maka dari itu kita dari Akumindo ini ingin sekali mengajak seluruh UMKM yang kami rekrut, 17 kabupaten/kota, kita pilih produk-produk yang unggulan, produk yang terbaik buat mengisi di rest area itu, masing-masing sepanjang Jalan Tol Trans Sumatera itu," tuturnya.
Menurut dia, budget minimal jadi salah satu faktor utama yang membuat tingkat keterisian UMKM di rest area lesu. Oleh karenanya, Lela beserta pelaku UMKM lain usul kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendapat insentif pembiayaan guna masuk ke rest area JTTS. Usulan ini dimaksudkan agar UMKM bisa menjajakan produk kuliner hingga souvenir terbaik di Jalan Tol Trans Sumatera.
"Sekaligus kita membahas bantuan arahan untuk kepada pak Hanung (Harimba Rachman/Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM), kita minta bantuan lah untuk UMKM supaya memberikan surat referensi, turun ke Dinas Perdagangan/Dinas Koperasi (Provinsi), supaya mereka lapak jangan ada yang bayar, supaya lapak dipenuhi oleh UMKM. Ini kan biar ramai dulu. Nanti ke depan kalau udah ramai, udah bagus pangsa pasar di situ, baru kita berikan budget lah untuk sewa lapak," bebernya.
"Itu dikhususkan untuk Tol Trans Sumatera dulu aja, berlaku untuk seluruh ruas rest area tol di Tol Trans Sumatera. Sebanyak 17 kota/kabupaten itu akan kita pilah-pilah produknya yang terbaik, yang unggul untuk masuk situ," seru Lela.
Optimisme senada juga digulirkan Ketua Umum Akumindo, Muhammad Ikhsan Ingratubun. Meski menyambut baik, Ikhsan memberi catatan bahwa pelaku UMKM juga menanti adanya peningkatan volume lalu lintas (VLL) harian Jalan Tol Trans Sumatera yang menurutnya masih fluktuatif.
Mengutip data lalu lintas harian (LHR) PT Hutama Karya (Persero), trafik Jalan Tol Trans Sumatera secara keseluruhan sebenarnya sempat bergerak naik dari 63.471 kendaraan di September 2020 menjadi 90.851 kendaraan di Desember 2020. Namun grafiknya menurun pada Januari 2021 dengan 85.229 kendaraan, dan 82.072 kendaraan di Februari 2021.
"Jadi Tol Trans Sumatera itu kan belum ramai. Karena belum ramai itu jadi pertanyaan, apakah akan masuk ke situ walaupun diberikan kesempatan atau tidak. Karena konsep UMKM kalau mau masuk kan harus ada crowded. Kalau enggak ada crowded untuk apa?" ujar Ikhsan kepada Liputan6.com.
Advertisement
Janji Hutama Karya
Menanggapi usulan insentif sewa lapak di rest area dari UMKM, Direktur Operasi III PT Hutama Karya (Persero) Koentjoro menyatakan, pihaknya selaku pengelola Jalan Tol Trans Sumatera siap mendukung arahan pemerintah jika ada program terkait potongan atau pembebasan biaya sewa tersebut.
"Wabah pandemi Covid-19 ini cukup memberikan dampak yang besar bagi kita semua, dan pastinya kami juga terus berupaya membantu masyarakat sekitar JTTS khususnya pelaku UMKM di rest area yang dikelola oleh Hutama Karya," kata Koentjoro.
Terkait dengan proyeksi volume lalu lintas JTTS, Hutama Karya telah memprediksi akan ada peningkatan. Proyeksi itu keluar lantaran saat ini telah diterapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), dan banyak masyarakat yang telah diberikan vaksinasi, sehingga kemungkinan masyarakat beraktivitas kembali lebih tinggi, pastinya dengan tetap mentaati protokol kesehatan yang berlaku.
"Sejak mulai beroperasi pada tahun 2017, yang dimulai dari Ruas Palembang-Indralaya dan disusul dengan Ruas Medan-Binjai, Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, Ruas Sigli-Banda Aceh Seksi 2 dan 3, dan Ruas Pekanbaru-Dumai, tren Volume Lalu Lintas (VLL) JTTS mengalami peningkatan. Nantinya jika sudah terhubung secara penuh dari Lampung hingga Aceh VLL yang dihasilkan pun akan meningkat dengan sendirinya," tuturnya.
