Liputan6.com, Jakarta Aksi teror di Mabes Polri pada Rabu 31 Maret 2021 dinilai pencegahan terhadap aksi terorisme harus menjadi prioritas. Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta memandang, pemberantasan sel-sel terorisme perlu upaya yang masif.
"Keberhasilan menangkap tokoh-tokoh mereka tidak serta merta mematikan gerakannya. Untuk itu, tindakan pencegahan tetap harus dijadikan program nomor satu untuk menghadapinya," kata Wayan, Kamis, (1/4/2021).
Advertisement
Dia menuturkan, BNPT harus mendapat dukungan dari semua pihak terkait pencegahan tersebut. Dirinya pun mengingatkan ada anggaran besar bagi BNPT untuk melakukan hal tersebut.
"Terorisme itu ancaman luar biasa dalam kehidupan berbangasa dan bernegara untuk itu diperlukan langkah-langkah pencegahan dengan program yang luar biasa juga," ungkap Wayan.
Dia memandang, upaya pencegahan sudah berjalan. Bisa dilihat di awal tahun 2021 Kepolisian sudah menangkap 19 terduga terorisme.
"Kinerja pencegahan tersebut harus ditingkatkan dengan mengoptimalkan media digital. Kedua hal ini sudah mengcover sisi pencegahan dan pengungkapan. Hanya saja sekali menurut saya, yang terpenting adalah pencegahan terhadap aksi jaringan terorisme ini harus dilakukan secara massif dan melibatkan seluruh elemen bangsa dan tokoh-tokoh masyarakat," kata Wayan.
Deradikalisasi Perlu Evaluasi
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari meminta program deradikalisasi dievaluasi.
"Kita harus lakukan evaluasi terhadap upaya deradikalisasi yang dilakukan BNPT apa saja kekurangannya dan perbaikan apa yang harus dilakukan," kata Taufik dalam keterangannya.
Lebih lanjut, politikus Nasdem ini meminta semua pihak jangan memberikan dukungan kepada pikiran ekstrim dan intoleran. Sebab, akan memberikan energi kepada para teroris.
"Bentuk dukungan ini dapat berupa memberikan panggung bagi pihak-pihak penyebar kebencian, memberikan tuduhan atau analisis bahwa peristiwa ini adalah settingan, dan sikap-sikap lainnya yang dapat menimbulkan persepsi pembenaran atas tindakan-tindakan seperti ini," kata Taufik.
Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menilai program deradikalisasi gagal. Sehingga masih terjadi aksi terorisme dan radikalisme yang menyebar secara masif.
Deradikalisasi yang dilakukan tidak terarah dan terjadi duplikasi. Menurutnya, seharusnya teknik yang digunakan selama ini dirombak.
"Kita harus rombak cara dan teknik deradikalisasi. Jangan lagi memposisikan seperti menggurui dengan mengatakan kalian yang radikal dan kami yang benar. Kita harus bisa masuk diantara mereka, bergaul dengan mereka dan bicara dari hati ke hati," jelas Hasanuddin.
Meski demikian, Hasanuddin mengapresiasi kinerja BNPT terutama Densus 88 yang telah bekerja optimal.
"Tapi mengatasi masalah teroris tidak bisa hanya segelintir orang yang bekerja. Pemberantasan paham radikalisme dan terorisme harus menjadi program nasional dan melibatkan seluruh komponen bangsa," kata Hasanuddin.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Percepat Implementasi RAN PE
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta pemerintah mempercepat implementasi pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahun 2020-2024.
"Pemerintah dan semua pihak terkait segera menyusun rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, dan mengimplementasikannya secepat mungkin," ujar Azis.
Dia memandang, dalam situasi seperti sekarang terlebih pandemi Covid-19, masyarakat perlu rasa aman.
"Di tengah bencana Pandemi Covid 19 saat ini, masyarakat dan negara membutuhkan rasa aman untuk bekerja dan bangkit dari keterpurukan," kata Azis.
Reporter: Ahda Bayhaqi
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
