Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suhasil Nazara mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dirancang untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat. Sebab selama masa pandemi Covid-19, tingkat konsumsi masyarakat.
"Penerimaan negara turun namun belanja negara tetap kita naikkan. Ini untuk mendorong konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi sektor publik," kata Suahasil dalam Temu Stakeholders untuk Percepatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Jakarta, Kamis (1/4/2021).
Advertisement
Langkah ini diambil sebagai respons dari sumber pertumbuhan ekonomi yakni dunia usaha tengah lesu. Saat ini sektor usaha tengah melakukan konsolidasi hingga merancang ulang bisnisnya agar tetap bisa bergerak di masa pandemi.
Suahasil mengatakan belanja negara tahun ini dianggaran Rp 2.750 triliun dengan memperbesar defisit hingga 5,7 persen dari PDB. dari jumlah tersebut 3 persen pelebaran defisit dikhususkan untuk pemulihan ekonomi nasional di 5 bidang.
Lima bidang tersebut yakni kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan korporasi, insentif dunia usaha dan beberapa program prioritas. Total anggaran untuk bidang-bidang tersebut yaitu Rp 699,43 triliun.
"Ini totalnya Rp 699,43 triliun atau 22 persen lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun lalu Rp 571,9 triliun," kata dia.
Suahasil mengatakan lima program tersebut menjadi tantangan Pemerintah tahun ini. Seperti halnya dari sektor kesehatan, dengan anggaran Rp 176,3 triliun, Pemerintah harus bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat agar program vaksinasi berlangsung sesuai target.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Penanganan Covid-19
Selain itu, Pemerintah juga menganggarkan Rp 61,9 triliun untuk belanja penanganan Covid-19 seperti biaya pengobatan dan perawatan bagi pasien, obat-obatan, insentif tenaga kesehatan hingga insentif pajak sektor kesehatan. Setidaknya saat ini sudah ada 11,7 juta dosis vaksin yang disuntikkan ke masyarakat.
"Kita sediakan belanja penanganan covid dan lain-lain termasuk insentif pajak untuk kesehatan," kata dia.
Selain itu, untuk program perlindungan sosial Pemerintah menganggarkan Rp 157,4 triliun bagi masyarakat miskin dan yang tidak mampu. Bantuan tersebut diberikan lewat Program keluarga Harapan kepada 10 juta rumah tangga, bantuan sembako 18,8 juta rumah tangga, Bansos tunai 10 juta rumah tangga hingga program kartu prakerja.
"Kita berikan diskon listrik, Dana Desa, subsidi kuota internet untuk 41,8 juta penerima, dan program-program lainnya," kata dia mengakhiri.
Advertisement
