6 Pernyataan Mendagri Tito Terkait Vaksinasi Covid-19

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta masyarakat tak ragu untuk divaksin Covid-19.

Sebab, menurut dia, vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya dalam mengakhiri masa pandemi.

"Masyarakat Sumatera Selatan dan masyarakat semua, jangan ragu-ragu untuk divaksin, ini upaya kita menghindari pandemi ini," kata Tito saat menghadiri acara Gerakan Sukseskan Program Vaksinasi Nasional di Sport City, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu 31 Maret 2021.

Selain sebagai salah satu upaya memutus rantai penyebaran Covid-19, vaksinasi juga diharapkan Tito mampu memunculkan kekebalan kelompok atau herd immunity.

Tito menjelaskan, kekebalan kelompok akan terbentuk jika 2/3 populasi telah mendapatkan antibodi untuk perlawanan virus. Antibodi tersebut dapat terbentuk salah satunya jika masyarakat telah divaksin Covid-19.

"Nah, kita harap yang bisa menjadi game changer, yang bisa merubah situasi ini adalah vaksin, kita harapkan tidak hanya untuk melindungi perorangan, tapi juga untuk menciptakan kekebalan kelompok," ucap Tito.

Tito menuturkan, meski belum mampu menutupi seluruh kebutuhan yang ada, Indonesia telah lebih dahulu mendapatkan ketersediaan vaksin yang didapatkan melalui jalur impor, di antaranya; Sinovac, Astrazeneca, dan Pfizer.

Maka dari itu bangsa Indonesia patut bersyukur atas ketersediaan vaksin Covid-19. Di samping itu, Indonesia juga masih mengembangkan vaksin Merah-Putih, buatan dalam negeri yang masih terus dikaji.

"Kita harus paham bahwa pengadaan vaksin dari Pemerintah Pusat sangat tergantung dari suplai dari negara lain, dan negara lain di dunia sekarang itu berebut, kita berebut mendapatkan vaksin ini, kita bersyukur bahwa di Asia Tenggara, setahu saya, Indonesia adalah yang pertama kali melakukan vaksinasi, 13 Januari, kita adalah negara di Asia Tenggara yang pertama melakukan vaksinasi," beber Tito.

Oleh karena itu, di tengah keterbatasan dosis vaksin Covid-19 yang ada, Tito meminta masyarakat yang telah mendapatkan kesempatan untuk divaksin, dan ambil peran sebagai kontributor dalam memunculkan kekebalan kelompok, untuk tak ragu lagi divaksin.

Terlebih, vaksin yang diberikan telah melalui serangkaian uji klinis dan dijamin oleh lembaga terkait, aman untuk diberikan dan disuntikkan.

Selanjutnya, Tito pun meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk membuat terobosan dalam rangka mempercepat proses vaksinasi Covid-19.

"Kita harapkan pemerintah daerah melakukan terobosan, begitu menerima (dosis vaksin), dia harus mendistribusikan, setelah itu melakukan vaksinasi dengan kecepatan yang diharapkan oleh pemerintah, makin cepat makin baik," kata Tito dalam keterangannya, Kamis (1/4/2021).

Menurut Tito, dengan membuat terobosan mempercepat vaksinasi Covid-19, maka dapat menyelesaikan target nasional.

Salah satunya daerah perlu membuat kelompok prioritas penerima vaksin, yang data tersebut bisa diperoleh melalui kolaborasi Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tito menegaskan, dengan kolaborasi tersebut, maka proses vaksinasi Covid-19 ini bisa tepat sasaran.

"Konsep untuk memvaksinasi mereka yang rentan (seperti) lansia, nakes, komorbid, dan kemudian mereka yang berinteraksi sangat tinggi, ini harus dijadikan target sehingga bisa dihitung. Kerja sama Dinkes dan Dukcapil, by name by address, kemudian dari skenario itu, mereka ditarget, timeline, sehingga kita bisa membuat, memiliki angka kebutuhan minimal, itu skenario minimal," ungkap Tito.

Tito menuturkan, setelah skenario atau konsep minimal terdata, dilaporkan dan mendapatkan prioritas untuk divaksin, pemerintah daerah dapat mendata kelompok prioritas lainnya, di luar kelompok prioritas utama.

Kemudian skenario ketiga, lanjut dia, pemerintah daerah dapat membuat konsep kelompok non-prioritas yang masih dilakukan dengan kerja sama antara Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

"Baru yang ketiga adalah skenario maksimal, ini minimal 2/3 dari populasi, termasuk yang sehat-sehat, semua, anak-anak muda yang perlu divaksin, itu juga kelompok non prioritas, nah ini ada angkanya, by name by address itu yang betul-betul saya minta ke daerah, ada data bottom-up," jelas Tito.

(Dinda Permata)