Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mewajibkan seluruh sekolah yang guru dan tenaga pendidiknya telah divaksin untuk membuka pembelajaran tatap muka di sekolah.
Pembukaan pembelajaran tatap muka dipercepat guna menghindari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan pembelajaran secara jarak jauh selama pandemi Covid-19.
Advertisement
Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Masdalina Pane menyebut kewajiban pembelajaran tatap muka di sekolah pasca guru dan tenaga pendidikan divaksin dianggap kurang tepat. Menurutnya vaksinasi terhadap guru hanya melindungi guru bukan murid.
"Guru memang diberikan pengebalan melalui imunisasi, itu untuk melindungi guru bukan melindungi murid. Risikonya besar (tertular) kalau daerahnya belum terkendali," ucap Masdalina kepada Liputan6.com, Jumat (2/4/2021).
Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang terkesan mengentengkan risiko penularan Covid-19 terhadap murid, menurut Masdalina tak berdasar. Menurutnya berapa pun kelompok usianya, semua orang memiliki risiko yang sama untuk tertular Covid-19.
"Apa pun kelompok usianya, semua memiliki kemungkinan yang sama untuk terkena Covid-19 kalau kontak dengan kasus konfirmasi ya. Itu standar dalam epidemiologi," katanya.
Masdalina mengatakan, saat ini memang angka anak tertular Covid-19 cukup rendah. Ia menjelaskan hal itu lantaran saat pandai anak-anak cenderung tak memiliki aktivitas di luar ruangan secara berkerumun. Jika pembelajaran tatap muka di kelas dibuka, maka bisa saja keadaannya berubah.
"Karena pada saat ini anak-anak mobilitasnya tak setinggi orang dewasa. Karena mereka tidak sekolah, kemudian juga orang tua melarang mereka untuk berkumpul dan bermain dengan teman-teman sebayanya. Dan mereka juga pada saat ini disibukkan dengan kegiatan pendidikan daring, sehingga kemungkinan mereka untuk terekspos dengan kasus konfirmasi itu jauh lebih rendah, sementara orang dewasa lebih besar," jelasnya.
Jika pembelajaran tatap muka dimulai secara simultan, Masdalina meyakini angka penukaran Covid-19 kepada anak-anak jumlahnya bakal setara orang dewasa.
"Bisa saja terjadi (penularan terhadap orang tua)," katanya.
Oleh karena itu, Masdalina jika pemerintah kukuh bernafsu mewajibkan pembukaan sekolah pada Juli mendatang, ia menyarankan supaya tak dibuka secara serentak. Namun dipetakan terlebih dulu.
"Nanti dipetakan dulu wilayah-wilayah yang mana yang sudah terkendali dengan berbagai kriteria atau indikator epidemiologi. Jadi yang memutuskan apakah sekolah dibuka atau tidak adalah epidemiolog bukan kepala daerah, bukan menteri, tapi orang yang ahli dalam bidang itu," pungkasnya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membantah anggap yang menyebut bahwa para murid lebih rentan terhadap Covid-19 ketimbang para guru. Ia menyatakan justru para guru yang rentan terhadap infeksi virus tersebut.
"Riset sudah membuktikan dan kita sudah tahu ini dari data di seluruh dunia bahwa pendidik dan tenaga pendidikan karena umur mereka memiliki kerentanan yang tertinggi terhadap Covid-19. Bukan murid-murid ya," sebut Nadiem dalam acara Pengumuman Surat Keputusan Bersama sejumlah menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Selasa (30/3/2021).
Nadiem menjelaskan, menurut data yang ia dapat, anak-anak di rentang balita sampai remaja justru memiliki tingkat kematian akibat Covid-19 terhitung rendah.
"Jadi kelompok usia 3-18 tahun ini memiliki tingkat mortalitas yang sangat rendah, dibandingkan kelompok usia yang lainnya ya," paparnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Wajibkan Buka Sekolah
Di samping itu, Nadiem memaparkan bahwa infeksi Covid-19 kepada anak-anak usia di bawah 18 tahun kebanyakan hanya bergejala ringan.
"Secara data di dunia yang kita punya anak memiliki kerentanan yang jauh lebih rendah terhadap infeksi Covid dibanding orang dewasa. Dan anak semakin kecil kemungkinan menularkan infeksinya semakin kecil. Semakin muda semakin kecil, ini data dari UNICEF, WHO," jelasnya.
Menurut Nadiem data itulah yang menjadi landasan sejumlah negara di dunia nekat menggelar pembelajaran secara tatap muka di sekolah, kendati angka infeksinya masih terhitung tinggi.
Nadiem Makarim memutuskan untuk mewajibkan pembelajaran secara tatap muka kepada sekolah usai para pendidik dan tenaga kependidikannya telah menjalani vaksinasi.
"Karena kita sedang mengakselerasi vaksinasi, setelah pendidik dan tenaga pendidikan di dalam suatu sekolah telah divaksinasi secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah atau kantor Kemenag mewajibkan satuan pendidikan tersebut untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan," tegas Nadiem.
Ia menyebut, sekolah juga wajib memberikan pilihan pembelajaran secara jarak jauh. Hal ini lantara, kendati sekolah telah menjalankan pembelajaran secara tatap muka, namun secara prosedur protokol kesehatan, kapasitas yang diizinkan hanya 50 persen saja.
"Jadi mau tidak mau walaupun sudah selesai vaksinasi dan diwajibkan untuk memberikan tatap muka terbatas, tapi harus melalui sistem rotasi. Sehingga harusnya menyediakan dua-dua opsinya, tatap muka dan juga pembelajaran jarak jauh," tekannya.
Kendati sekolah diwajibkan menggelar pembelajaran secara tatap muka, namun kata Nadiem keputusan untuk kembali menyekolahkan anaknya secara langsung ada di tangan para orang tua. Orang tua masih memiliki pilihan apakah mau mendorong anaknya untuk belajar di sekolah atau tetap memilih belajar di rumah.
"Yang terpenting adalah orang tua atau wali murid boleh memilih, berhak dan bebas memilih bagi anaknya apakah mau melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tatap melaksanakan pembelajaran jarak jauh," ucapnya.
Advertisement
Kekhawatiran Nadiem Makarim
Mantan Bos Gojek Indonesia itu mengungkapkan kekhawatirannya jika sekolah tak kunjung menggelar pembelajaran secara tatap muka. Menurutnya banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan lantaran pembelajaran jarak jauh.
"Kita melihat tren-tren yang sangat mengkhawatirkan, tren anak-anak yang putus sekolah. Kita melihat penurunan capaian pembelajaran, apalagi di daerah-daerah di mana akses dan kualitas itu tidak tercapai. Jadinya kesenjangan ekonomi menjadi lebih besar ya," terang Nadiem.
Pembelajaran jarak jauh, lanjut Nadiem juga terpotret sebabkan orang tua menarik anaknya keluar dari sekolah. Hal ini lantaran mereka tak melihat peranan sekolah selama menggelar pembelajaran secara jarak jauh.
"Dan ada berbagai macam isu-isu kekerasan domestik yang terjadi dalam keluarga yang tidak terdeteksi. Jadi risiko dari sisi bukan hanya pembelajaran, tapi risiko dari masa depan murid itu dan risiko psikososial atau kesehatan mental dan emosional anak-anak itu, ini semuanya sangat rentan," ujarnya.
"Jadi kita harus mengambil tindakan tegas untuk menghindari agar ini tidak menjadi dampak yang permanen dan satu generasi menjadi terbelakang," sambungnya.
