Anggaran PEN Prioritas untuk Kesehatan, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Pandemi Covid-19 muncul karena masalah kondisi kesehatan yang kemudian berdampak pada sosial dan ekonomi.

oleh Liputan6.com diperbarui 06 Apr 2021, 15:50 WIB
Warga lansia divaksin di Cibubur Junction, Jakarta, Senin (22/03/2021). Lippo Malls menambah jumlah mal yang membuka layanan vaksinasi di Cibubur Junction, Jakarta Timur yang bekerja sama Dinkes Provinsi DKI Jakarta dan Puskesmas Ciracas. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Liputan6.com, Jakarta - Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) didesain mengutamakan masalah kesehatan. Alasannya, pandemi Covid-19 adalah muncul karena masalah kondisi kesehatan yang kemudian berdampak pada sosial dan ekonomi.

"Maka PEN desainnya adalah satu, yang utama adalah masalah kesehatan, anggarannya luar biasa meningkat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Webinar IAEI, secara virtual, Selasa (6/4/2021).

Di sektor kesehatan, program PEN didukung untuk pemberian insentif kepada tenaga kesehatan dan dokter. Selain itu juga digunakan untuk pengadaan alat kesehatan, membayar pasien covid, menciptakan fasilitas isolasi seperti wisma atlet, dan membayar beberapa hotel untuk isolasi, hingga program vaksinasi.

"Berapa biaya untuk mencapai herd immunity, itu total sampai Rp 172 triliun," imbuhnya.

Selain sektor kesehatan, program PEN juga ditujukan untuk perlindungan sosial terhadap masyarakat Indonesia yang paling rentan. Adapun sebanyak 40 persen masyarakat rentan telah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

"Maka ada bantuan sosial, ini karena rakyat tidak bisa menunggu dan harus diberikan langsung," jelasnya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Bantu UMKM

BRI telah melakukan restrukturisasi terhadap lebih dari 134 ribu pelaku UMKM yang terdampak COVID-19 di Indonesia.

Bendahara Negara itu melanjutkan, pemerintah juga membantu UMKM melalui progam PEN. Sebab pemerintah sadar semenjak pandemi Covid-19, UMKM banyak terdampak dan mengalami kerugian karena tidak beroprasi akibat adanya PSBB atau PPKM.

"Karena mereka biasanya berdagang dan karena ada pembatasan mobilitas maka mereka tidak memiliki pendapatan. Maka mereka dibantu," jelasnya.

"Kita juga bantu pemda dan sektoral untuk bangkit, mereka terpukul sangat dalam, sektor pendidikan, semua belajar dari rumah, maka internet harus diberikan. Pesantren juga diberikan fasilitas internet, itu semua menggunakan APBN, belanja negara," sambung dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya