Liputan6.com, Jakarta - Beredar wacana gerai-gerai busana ternama dunia, seperti Primark, H&M, atau Next, di Inggris bakal meminta bukti sertifikat vaksinasi COVID-19 sebagai syarat masuk ke outlet mereka, menurut laporan The Sun, seperti dilansir Rabu, 7 April 2021.
Rencana yang dipertimbangkan Pemerintah Inggris, yakni ide penggunaan "paspor COVID-19" yang banyak diperdebatkan di sederet toko non-esensial. No10 mengatakan bahwa toko-toko penjual barang esensial tidak akan meminta sertifikat vaksin COVID-19.
Jika nantinya sertifikasi vaksin COVID-19 diperlukan untuk masuk toko non-esensial, aturan tersebut kemungkinan baru bakal berlaku pada Juni 2021. Kendati, saat ini tidak ada rencana pasti untuk melakukannya.
Baca Juga
Advertisement
Ketentuan itu berpotensi menimbulkan masalah bagi pelanggan yang belum mendapat kuota vaksin atau belum mendapat antibodi sebagai penyintas COVID-19. Seorang juru bicara Downing Street mengatakan, "Sudah jelas kami tidak akan meminta itu (sertifikat vaksinasi COVID-19), seiring bisnis dibuka kembali sebagai bagian dari tahap dua dan tiga."
"Perdana Menteri (Boris Johnson) menjabarkan dengan jelas tentang pengaturan dan layanan penting jangka panjang, misalnya ritel dan transportasi, di mana kami yakin itu (sertifikat vaksin COVID-19) tidak akan diperlukan (pada bisnis non-esensial)," sambungnya.
Kendati demikian, mereka tetap melihat bagaimana sertifikat vaksin COVID-19 dapat berperan penting di dalam maupun luar Inggris. "Kami akan mengajukan lebih banyak detail pada waktunya. Kami akan melanjutkan pekerjaan ini dan mempertimbangkan semua bukti," ucapnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Timbulkan Pro Kontra
Sertifikat vaksinasi COVID-19 di Inggris rencananya akan diperkenalkan dalam beberapa bulan ke depan untuk "menghidupkan" kembali pertandingan sepak bola, liburan, dan pub.Rencana terbitan No10 menunjukkan bahwa otoritas setempat tengah berupaya memperkenalkan sertifikat vaksin COVID-19 saat penguncian berakhir pada 21 Juni.
Upaya membuka kembali seluruh perekonomian memang didukung Johnson, tapi telah memicu pendapat berbeda, termasuk dari anggota parlemen Tory. Tom Ironside, Direktur Bisnis dan Regulasi BRC, mengatakan, "Setelah berkonsultasi dengan anggota ritel kami, kami telah menyimpulkan bahwa baik sertifikat vaksin sukarela maupun wajib tidak akan sesuai atau berguna dalam pengaturan ritel."
"Vaksinasi tidak menjamin bahwa seseorang tidak dapat menularkan virus, dan kami tidak ingin menebar harapan palsu pada pelanggan," katanya. "Sebaliknya, kami percaya bahwa mengikuti protokol kesehatan yang ketat, termasuk pembersihan rutin, persyaratan hukum untuk memakai masker dengan benar, dan mencuci tangan adalah tindakan terbaik untuk melindungi staf, serta pelanggan di toko.”
Sebelumnya, Shadow Health Secretary Jonathan Ashworth mengatakan pada Sky News, "Saya pikir itu diskriminatif untuk mengatakan pada seseorang di sini, di Leicester, bahwa Anda tidak dapat masuk ke Next atau H&M kecuali menunjukkan status vaksinasi."
Advertisement
