Liputan6.com, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta kepala daerah di 30 provinsi untuk mewaspadai potensi bibit siklon tropis 94W. BNPB meningatkan pemerintah daerah melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan dan peringatan dini yang bisa berdampak pada kondisi cuaca Indonesia.
BNPB merekomendasikan beberapa langkah kesiapsiagaan terhadap peringatan dini bibit siklon tropis 94W dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). BNPB meminta pemerintah provinsi untuk meningkatkan koordinasi dengan BMKG di wilayah terkait dengan perkembangan potensi bibit siklon tropis.
Advertisement
"Informasi peringatan dini BMKG dapat digunakan untuk mempercepat penyebarluasan informasi peringatan dini bencana. Serta Menyusun rencana tindak lanjut dan pengambilan keputusan," ujar Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Lilik Kurniawan dalam surat tertulis kepada 30 pemerintah daerah provinsi, dikutip dari siaran pers, Selasa (13/4/2021).
Selain itu, BNPB meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem seperti puting beliung, hujan lebat disertai kilat/petir, dan hujan es. Kemudian, dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang maupun jalan licin.
Terakhir, Lilik meminta koordinasi antar dinas terkait dan aparatur untuk kesiapsiagaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masng. Hal ini bertujuan untuk mencegah dampak cuaca yang mungkin timbul akibat bibit siklon tropis 94W.
"Koordinasi menyasar pada komunikasi risiko yang ditujukan kepada masyarakat mengenai potensi bahaya untuk menjauh dari lembah sungai, lereng rawan longsor, pohon tumbang atau tepi pantai, khususnya warga yang bermukim di wilayah risiko tinggi," jelas Lilik.
Menurut dia, koordinasi juga bertujuan untuk menyiapkan dan mengelola seluruh sumber daya manusia, logistik, peralatan, penyiapan sarana dan prasarana untuk penanganan keadaan darurat, serta penyiapan fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Siap Siaga Mengevakuasi Warga
Lilik juga meminta pemerintah daerah selalu siap siaga untuk mengevakuasi warga masyarakat yang tinggal di daerah risiko bencana tinggi. Misalnya, di lembah sungai, barah lereng rawan maupun tepi pantai.
"Mengaktifkan tim siaga bencana untuk memantau lingkungan sekitar akan gejala awal terjadinya banjir bandang, longsor, angin kencang atau pun gelombang tinggi," jelasnya.
Lebih lanjut, dia meminta adanya pemantauan ruang udara dan kondisi bandar udara secara terus menerus. Dalam hal ini, pemda dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Airnav untuk menerbitkan informasi peringatan, berupa Sigmet dan Aerodrome Warning.
Lilik mengatakan untuk mengaktifkan pusat pengendalian operasi (pusdalops) daerah yang terkoneksi dengan pusat-pusat data, informasi dan komunikasi kelembagaan terkait di pusat dan provinsi, kabupaten dan kota.
Selanjutnya, BNPB menyebut, pemerintah daerah dapat menetapkan status darurat bencana untuk pembentukan pos komando serta aktivasi rencana kontinjensi menjadi rencana operasi. Hal ini bisa dilakukan apabila memang diperlukan.
Peringatan untuk 30 Provinsi
BNPB menyampaikan pesan peringatan dini dan kesiapsiagaan ke-30 wilayah administrasi setingkat provinsi, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.
Sementara itu, BMKG dalam rilisnya menyebutkan bahwa pihaknya mendeteksi adanya potensi bibit siklon tropis 94W di Samudera Pasifik dari timur laut Papua yang berpotensi menguat menjadi siklon tropis dalam seminggu ke depan.
Bibit siklon tropis ini mempengaruhi wilayah bagian utara Indonesia, khususnya daerah timur seperti Sulawesi, Kepulauan Maluku, Papua Barat, Papua serta beberapa daerah lain di Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan potensi hujan lebat hingga sangat lebat disertai angin kencang dan tinggi gelombang yang akan terjadi pada tanggal 13-19 April 2021.
Advertisement
