Demokrat: Kami Dukung Pembentukan Kementerian Investasi Jika Untuk Atasi Krisis

Partai Demokrat mendukung Presiden Joko Widodo terkait wacana reshuffle kabinet. Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan bahwa perombakan adalah hak penuh Presiden.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 15 Apr 2021, 10:45 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan jajaran terkait untuk segera melakukan penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 5 April 2021. (Biro Pers Sekretariat Presiden/Lukas)

Liputan6.com, Jakarta Partai Demokrat mendukung Presiden Joko Widodo terkait wacana reshuffle kabinet. Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan bahwa perombakan adalah hak penuh Presiden.

"Kami menghargai reshuffle kabinet adalah otoritas dan hak prerogatif Presiden," kata Kamhar dalam keterangannya, Kamis (14/4/2021).

Kamhar menyatakan, Demokrat juga mendukung pembentukan Kementerian Investasi apabila hal itu bisa membantu mengatasi masalah krisis akibat pandemi.

"Jika pemerintah memandang perubahan nomenklatur serta pembentukan kementrian investasi ini akan membantu mengatasi masalah yang saat ini masih menerpa yaitu krisis kesehatan dan krisis ekonomi, akan kami dukung,” ucapnya.

Demokrat, lanjut Kamhar, sepakat bahwa kondisi krisis akibat pandemi Covid-18 cukup berat. Oleh karena itu wajar pemerintah menentukan skala prioritas dalam ekonomi maupun investasi.

“Kami menilai situasi yang dihadapi pemerintah akibat pandemi Covid-19 ini tak ringan, karenanya pemerintah tak boleh gagal fokus dalam menentukan skala prioritas dalam bekerja. Yang paling utama dan harus diutamakan adalah mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang diderita rakyat,” ucapnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Ingatkan Menteri Agar Bantu Presiden

Selain itu, ia mengingatkan agar para menteri Jokowi fokus membantu presiden hadapi krisis daripada melenceng menggangu parpol lain.

“Pembantu-pembantu Presiden tak pantas melakukan gerakan-gerakan tambahan yang malah menjadi beban bagi Presiden. Bukan melayani rakyat malah memperturutkan syahwat politik pribadi,” tandasnya.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya