Liputan6.com, Jakarta Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito meminta tim Vaksin Nusantara berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) terkait pengembangan vaksin dengan sel dendritik itu. Saat ini, tim Vaksin Nusantara melanjutkan pengembangan fase II meski belum mendapat lampu hijau dari BPOM.
"Diharapkan tim pengembang Vaksin Nusantara dapat berkoordinasi dengan baik dengan BPOM agar isu terkait vaksin ini dapat terselesaikan," kata Wiku dalam konferensi pers Kamis (15/4/2021).
Advertisement
Satgas COVID-19 juga menekankan bahwa pada prinsipnya vaksin yang akan diberikan ke masyarakat harus mendapatkan izin BPOM terlebih dahulu. Terutama dalam aspek keamanan, efikasi dan kelayakan vaksin tersebut.
"Selama memenuhi kriteria, pemerintah akan memberikan dukungan," tegas Wiku.
Polemik Vaksin Nusantara menyeruak setelah beberapa anggota Komisi IX DPR RI mendapat suntikan vaksin besutan Terawan Agus Putranto. Lalu, Aburizal Bakrie juga sudah mendapat suntikan Vaksin Nusantara.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Simak juga Video Menarik Berikut Ini
Alasan BPOM Pengembangan Belum Bisa Lanjut ke Fase II
Ada beberapa aspek yang menurut BPOM dalam pengembangan Vaksin Nusantara belum bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Good clinical practice dan good manufacturing practice untuk produksi vaksin belum terpenuhi. Lalu, hasil uji klinik terhadap keamanan serta efektivitas dalam meningkatkan antibodi dari vaksin Nusantara ini belum meyakinkan.
"Sehingga, belum bisa melangkah," lanjut Kepala BPOM Penny Lukitodi sela-sela Pengawalan Vaksin Merah Putih pada Selasa, 13 April 2021 di Jakarta.
Berdasarkan hasil inspeksi rupanya ada beberapa poin dalam komponen pembuatan Vaksin Nusantara yang diabaikan. Hal ini, kata Penny, akan membuat masalah sendiri. Ketika ada tahapan yang diabaikan maka mesti kembali lagi ke awal.
"Tahapan-tahapan tersebut tidak bisa diabaikan. Banyak sekali yang diabaikan dan itu sudah disampaikan ke tim peneliti untuk komitmen untuk adanya correction action atau preventif action sudah diberikan dari awal," kata Penny.
Namun, correction action yang disampaikan BPOM tidak kunjung juga dilakukan perbaikan oleh tim peneliti tim Vaksin Nusantara.
"Correction action sudah diberikan dari tahap awal tapi selalu diabaikan, diabaikan, diabaikan. Tetap tidak bisa, nanti tetap kembali lagi ke belakang," kata Penny.
Advertisement
