LBP Perintahkan Studi Komprehensif untuk Bangun Infrastruktur Terintegrasi Di Bengkulu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Panjaitan memerintahkan kepada berbagai pihak terkait agar melakukan studi komperhensif untuk seluruh pembangunan infrastruktur yang diusulkan di bangun di Provinsi Bengkulu.

oleh Liputan6.com diperbarui 15 Apr 2021, 22:00 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Panjaitan. (Foto:Dok.DPD RI)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Panjaitan memerintahkan kepada berbagai pihak terkait agar melakukan studi komperhensif untuk seluruh pembangunan infrastruktur yang diusulkan di bangun di Provinsi Bengkulu pada saat rapat koordinasi (Rakor) Percepatan pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Provinsi Bengkulu pada Rabu (14/04/2021) secara virtual.

Atas dukungan serta perhatian pemerintah pusat atas pembangunan Provinsi Bengkulu tersebut, Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin mengucapkan terima kasih sebesar-sebesarnya. Melalui keterangan tertulisnya Kamis (15/04/2021) senator muda asal Bengkulu tersebut menyampaikan beberapa hal terkait dukungan oleh Kemenko Marves.

"Pada pertemuan antara DPD RI bersama Kemenko Marves Rabu (07/04/2021) kita meminta kepada pemerintah pusat melalui Kemenko Kemaritiman dan Investasi untuk dapat memfasilitasi akselerasi percepatan pembangunan yang terintegrasi di daerah, khususnya di Bengkulu. Hal tersebut menurutnya mendesak dilaksanakan dalam tujuan membuka akses konektivitas antar wilayah se Sumatera, baik darat, laut maupun udara yang kemudian berdampak pada geliat pertumbuhan ekonomi," katanya

“Kami memang sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah dalam provinsi mampu menjadi penghubung dalam aktifitas ekonomi. Hal ini dapat terwujud apabila pemerintah pusat memfasilitasi pembangunan yang berkesinambungan. Sebagai contoh bagaimana keberlanjutan ruas tol di Sumatera kedepannya yang membuka jalur wilayah dan daerah lainnya, juga upaya dalam meningkatkan akses (infrastruktur) pelabuhan serta bandara," ujarnya.

Jadi menurut Sultan, atas adanya Rakor tersebut yang dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesodibjo, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Ayodhia Kalake, dan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dapat menjadi angin segar terhadap kemajuan provinsi Bengkulu kedepannya.

"Setelah Rakor ini kita berharap pemerintah daerah provinsi Bengkulu harus tetap proaktif dalam mengawal program-program yang telah disetujui. Harus ada tindak lanjut kedepannya. Kita juga dari DPD RI akan bersama-sama mengawal proses ini. Dan tidak hanya itu, kita akan selalu mendorong sinergisitas program pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebanyak-banyaknya," tegas Sultan.

Sebelum pelaksanaan rakor, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia Kalake telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah di Jakarta pada Senin (12/04/2021). Pertemuan ini dilakukan untuk membahas usulan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu.

Sedangkan Menko Luhut dalam rakor meminta riset dilakukan dengan benar agar dapat efisien diseluruh lini. Selain itu, dia juga mengingtkan agar pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Pulau Enggano Provinsi Bengkulu harus terintegrasi dengan pulau induknya, yaitu Pulau Sumatera.

Menambahkan, dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Bengkulu memerlukan dukungan dari pusat karena kapasitas fiskalnya rendah, yaitu sebesar Rp3 triliun.

“Ketergantungan Provinsi Bengkulu pada pusat sangat tinggi. Dari dana tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) hanya 30,98 persen yang timpang dengan dana transfer dari pusat sebesar 68,99 persen,” jelasnya.

Hal ini yang menurutnya menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk lebih mandiri pada masa mendatang. Caranya, dengan menggali potensi wilayah yang ada untuk meningkatkan PAD, baik dengan mengolah pasir besi, batu bara, emas, maupun yang lainnya.

Terakhir mantan wakil Gubernur Bengkulu tersebut juga menyampaikan selalu membuka ruang kepada seluruh kepala daerah di Bengkulu untuk berkomunikasi serta berdiskusi kepada setiap hal yang berkaitan dengan kemajuan daerah melalui pembangunan di Provinsi Bengkulu.

"Membangun Provinsi Bengkulu mesti melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Dan DPD RI terbuka 24 jam bagi seluruh kepala daerah yang ingin mendiskusikan langkah serta strategi pembangunan di Bengkulu. Sebab jika semua fungsi berjalan sebagaimana mestinya, saya yakin Bengkulu akan maju seperti yang kita harapkan," ujar Sultan.

Seperti yang diketahui bahwa Wakil Ketua DPD RI melalui staf dan jajarannya selama ini aktif membangun komunikasi kepada kepala daerah di Provinsi Bengkulu. Seperti beberapa kali Senator muda tersebut mendampingi para Bupati berkoordinasi kepada kementerian terkait mengenai mendorong agenda pembangunan didaerah. Dan besok, Jum'at (16/04/2021) beberapa Bupati serta Wakil Bupati asal Bengkulu diagendakan bertemu Wamendag, Jerry Sambuaga di Gedung utama Kementerian Perdagangan.

 

(*)

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya