Liputan6.com, Jakarta Rencana pembentukan Kementerian Investasi oleh pemerintahan ternyata berkaitan dengan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk mewujudkan impian tersebut.
"Menurut kami, terkait dengan target Kementerian Investasi, Presiden Jokowi menargetkan investasi yang besar. Yang nantinya digunakan untuk recovery ekonomi dan pembangunan ibu kota baru. Ini butuh investasi besar," ujar Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo dalam diskusi online, di Jakarta, Jumat (16/4/2021).
Advertisement
Ari mengatakan, rencana pembentukan kementerian baru ini sebenarnya sudah mencuat pada awal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Namun kemudian tenggelam, sebab membutuhkan banyak pertimbangan yang akhirnya digabung ke Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman.
"Presiden Jokowi saat awal pembentukan kabinet, sudah menginginkan ada Kementerian Investasi, sebab ada kebutuhan. Waktu itu belum bisa diakomodasi, makanya dimasukkan ke Kemenkomaritim. Fungsinya sudah dijalankan BKPM dan lainnya," jelas Ari.
Pandemi Virus Corona, kata Ari, membuat pemerintah harus bergerak cepat mengumpulkan sebanyak-banyaknya dana untuk menggerakkan ekonomi kembali. Alasan ini yang menjadi latar belakang kuat pemerintah membentuk Kementerian Investasi.
"Karena adanya pandemi, terjadi pukulan terhadap investasi. Sehingga Presiden Jokowi merasa perlu adanya investasi menjadi suatu kementerian jadi muncullah Kementerian Investasi," jelasnya.
Reporter: Anggun P. Situmorang
Sumber: Merdeka.com
Pengusaha Harap Kementerian Investasi Tak Sekadar Perubahan Nomenklatur
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengharapkan rencana pembentukan Kementerian Investasi oleh pemerintah tak sekadar hanya perubahan nomenklatur, tetapi juga dapat berperan lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Menurut Hariyadi, Kementerian Investasi yang nantinya akan menggantikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebaiknya juga diberikan kewenangan dan fungsi yang lebih besar, sehingga dapat lebih efektif menarik investasi di Tanah Air.
"Investor global hanya mau misalnya dia investasi sekarang tidak ada hambatan dan ada kepastian hasil investasinya bisa berjalan dalam jangka panjang. Sehingga mereka akan menunggu apakah perombakan ini efektif atau tidak. Mereka hanya melihat fakta lapangan, bukan cuma perubahan nomenklatur," ujar Hariyadi dikutip dari Antara, Selasa (13/4/2021).
Hal senada diungkapkan Kepala Departemen Ekonomi Centre of Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri. Yose mengatakan, Kementerian Investasi harus memiliki jangkauan yang lebih luas, termasuk ke dalam kebijakan ekonomi lainnya.
"Apakah Kementerian Investasi ini akan memiliki peran untuk menentukan kebijakan perdagangan? Perindustrian? Ketenagakerjaan? Ini yang paling penting, karena fungsi ini yang sebelumnya tidak ada di BKPM," ujar Yose.
Selama ini, lanjut Yose, BKPM hanya punya dua fungsi utama, yaitu terkait menarik investasi, serta mengurus perizinan investasi. Sedangkan hal utama yang dibutuhkan investor adalah kepastian investasi dapat berjalan dalam jangka waktu yang panjang.
Kewenangan memastikan keberlangsungan usaha inilah yang selama ini tidak berada di BKPM, melainkan kementerian teknis hingga pemerintah daerah.
Oleh karena itu, Yose berharap Kementerian Investasi harus memiliki jangkauan kebijakan yang luas. Ditambah lagi, kebijakan-kebijakan investasinya juga harus memiliki visi jangka panjang, tidak hanya sekadar menarik investasi, melainkan sampai memastikan usaha investor beroperasi.
Advertisement
