Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan bantuan sosial tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap II sebesar Rp 6,53 triliun di awal Ramadhan 1442 H. Bansos tersebut menyasar 9.074.584 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di seluruh pelosok Indonesia.
“Pencairan bantuan ini untuk Tahap II, kebetulan bulan April. Jadi pas bersamaan dengan awal puasa,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini seperti dikutip dari situs Kemensos, Rabu (21/4).
Advertisement
Berdasarkan data Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial, alokasi anggaran bantuan sosial PKH tahun 2021 sebesar Rp28,71 triliun dan telah disalurkan dua tahap sebesar Rp15,35 triliun yaitu bulan Januari 2021 sebesar Rp6,82 triliun dan bulan April Rp6,53 triliun.
PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM di bulan puasa, karena biasanya kebutuhan rumah tangga meningkat memasuki bulan Ramadhan dibandingkan dengan hari-hari biasa. Selain itu, pencairan bansos PKH juga diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi dengan meningkatkan daya beli masyarakat.
PKH merupakan bantuan bersyarat bagi keluarga yang memenuhi satu atau lebih komponen yaitu komponen kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak balita. Komponen pendidikan dengan kategori anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat dan anak SMA/MAN atau sederajat. Komponen Kesejahteraan Sosial dengan kategori lanjut usia di atas 70 tahun dan kategori disabilitas berat.
Sebagai informasi, Kemensos sudah bekerja sama dengan Bank Bank Milik Negara (Himbara) dalam pencairan bantuan, sehingga seluruh KPM PKH mendapatkan bantuan langsung ke rekening masing-masing. Penerima bantuan bisa mencairkan bantuan yang diterima di ATM bersama, E-Warong, dan agen - agen bank yang ditunjuk oleh bank penyalur.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Per 1 April, Realisasi BLT UMKM 2021 Capai Rp 7,9 Triliun
Pemerintah kembali melanjutkan program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM Mulai 1 Maret 2021. Berlanjutnya program tersebut dikarenakan BPUM dianggap efektif pada pelaksanaanya di tahun 2020 lalu.
"Program BPUM dinilai cukup efektif pada tahun 2020, sehingga pada tahun 2021 pemerintah melaksanakan kembali program tersebut. Dan berdasarkan rapat KPCPEN pada tanggal 1 Maret 2021, program BPUM diputuskan untuk dilanjutkan kembali pada tahun 2021," kata Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya dalam konferensi pers virtual, Selasa (6/4).
Eddy mengungkapkan, sampai dengan 1 April lalu, realisasi penyaluran anggaran BPUM 2021 mencapai Rp7,9 triliun. Nilai tersebut menyasar kepada 6,6 juta pelaku usaha mikro di tanah air.
"Jadi, sampai dengan 1 April 2021 telah dilakukan validasi terhadap data yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM. Dan telah di salurkan BPUM kepada 6,6 juta pelaku Usaha Mikro dengan anggaran sebesar Rp 7,9 triliun," ucap dia menekankan.
Proses pengusulan calon penerima BPUM tahun 2021 sendiri dilakukan dengan skema satu pintu. Yakni melalui dinas yang membidangi koperasi dan UKM di tingkat kabupaten/kota.
"Selanjutnya disampaikan oleh dinas kabupaten/kota ke dinas yang membidangi koperasi dan UKM provinsi untuk dilanjutkan ke Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Bidang Usaha Mikro," tambahnya
Advertisement
Total Anggaran
Diungkapkan Eddy, total anggaran program BPUM atau BLT UMKM 2021 mencapai Rp15,36 triliun. Angka tersebut ditargetkan menyasar 12,8 juta pelaku usaha mikro.
Untuk tahap 1 telah tersedia anggaran sebesar Rp11,76 triliun untuk 9,8 juta pelaku usaha mikro. Sementara untuk BPUM tahap 2 dengan anggaran diberikan sebesar Rp3,6 triliun bagi 3 juta pelaku usaha mikro.
Adapun besaran nilai BLT UMKM tahun ini sebesar Rp1,2 juta untuk masing-masing penerima. Ditargetkan penyaluran BPUM tahun 2021 akan dilaksanakan sampai dengan kuartal III tahun 2021.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong adanya percepatan penembahan data calon penerima BPUM dari Dinas Koperasi dan UMKM masing-masing kabupaten/kota. Ini dalam rangka mencapai target penyaluran sebanyak 9,8 juta pelaku usaha mikro di tahap I.
"Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan mendapatkan data sebesar 3,2 juta dari usulan dinas yang membidangi koperasi dan UKM kabupaten/kota selama bulan April 2021," tegasnya.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
