Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy menegaskan, potensi COVID-19 tak terkendali sangat besar bila tidak ada larangan mudik. Tak ayal, pelarangan mudik Lebaran 2021 menjadi perhatian Pemerintah.
Momentum Lebaran dimanfaatkan banyak kalangan untuk mudik secara serentak dan berbondong-bondong menuju kampung halaman. Sehingga, bila mudik tidak dilarang, angka penularan virus Corona akan lepas kendali.
Advertisement
"Beberapa daerah mudik juga akan kelimpahan orang dan pasti akan lengah. Kumpul tanpa masker, tidak tahu siapa yang sehat, yang tidak sehat," jelas Muhadjir saat kegiatan Ngobrol Santai bersama Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), ditulis Kamis, 22 April 2021.
"Mereka akan lengah dan ditumpang euforia Hari Raya Lebaran."
Pemerintah tidak menginginkan Lebaran 2021 menjadi pemicu utama naiknya kasus COVID-19. Dengan demikian, larangan mudik Lebaran menurut ketentuan addendum terbaru, yaitu 22 April-6 Mei 2021 dan 18-24 Mei 2021 merupakan upaya pemerintah mengendalikan penularan COVID-19.
"Itu yang menjadi tujuan dari pelarangan ini. Karena hampir bisa dipastikan setiap libur panjang ada pergerakan orang besar-besaran dan dibarengi aktivitas kerumunan," Muhadjir Effendy menambahkan.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Simak Video Menarik Berikut Ini:
Tanpa Larangan Mudik, Ada 73 Juta Orang Bermudik
Berkaca dari pembelajaran, tanpa ada pelarangan mudik, tercatat 73 juta orang yang pulang ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran.
Bahkan walau ada pelarangan mudik, kata Muhadjir Effendy, masih ada 13 persen atau sekitar 10 juta pemudik yang tetap pulang ke kampung halaman tahun 2020.
Proses 3T (tracing, testing, treatment) akan sangat sulit dilakukan untuk mendisiplinkan pemudik dari segi tes COVID-19.
"Bayangkan, kalau kita mau mendisiplinkan (dengan tes) swab. Memeriksa kesehatan mereka, 73 juta orang tadi dalam waktu bersamaan. Itu tidak mungkin," terang Menko Muhadjir melalui keterangan resmi yang diterima Health Liputan6.com.
"Yang kita khawatirkan nanti, banyak surat keterangan sehat abal-abal dan itu tidak akan bisa terkendali. Kita khawatirkan akan ada kerumunan yang tidak terencana."
Advertisement
