Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Timur M. Teguh Cahyadin menyesalkan kasus hilangnya nama pendiri Nahdlatul Ulama atau NU KH Hasyim Asy'ari dalam draft Kamus Sejarah yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Saya tahu, buku ini disusun pada tahun 2017, ketika Mas Menteri Nadiem belum menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tepatnya pada masa Pak Muhadjir Effendy. Namun harus tetap diusut siapa penanggung jawabnya, siapa tim penyusunnya, agar tidak terjadi lagi di kemudian hari," ucap pria yang biasa disapa Gus Din itu.
Advertisement
Menurut Gus Din, KH Hasyim Asy'ari itu bukan hanya tokoh NU, tapi juga tokoh bangsa. Menghilangkan peran dan namanya artinya juga mempertanyakan ke-Indonesiaan kita.
"Saya sangat menyesalkan kejadian ini, saya sebagai bagian dari keluarga besar NU juga merasa terkejut. Kamus itu akan menjadi kamus resmi yang menjadi rujukan semua peserta didik dan peneliti, bisa-bisanya pendiri NU hilang di kamus sejarah tersebut," ucap cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama KH Wahab Chasbullah ini.
Meski sudah ada klarifikasi dari Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan RI, bahwa buku ini masih merupakan draft yang belum diterbitkan Gus Din justru melihat ada keanehan di sana.
"Bagaimana draft buku sudah beredar di tengah masyarakat. Pasti ada oknum di internal Kemendikbud yang membocorkan draft buku ini. Oleh karena itu saya usulkan agar Mas Nadiem mengusut tuntas jika ada oknum yang secara sengaja melakukan hal tersebut. Saya percaya Mas Nadiem bisa menyelesaikan dan mengusut tuntas insiden ini," Gus Din menandaskan.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Penjelasan Kemendikbud
Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan secara resmi buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I. Dia menjelaskan buku tersebut diedarkan kepada masyarakat merupakan bentuk salinan lunak yang masih dalam tahap penyempurnaan.
"Buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi. Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat," katanya dikutip dalam laman kemdikbud.go.id, Selasa (20/4/2021).
Dia menjelaskan naskah buku tersebut disusun pada 2017, sebelum kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem. Hilmar juga menuturkan hingga saat ini belum ada rencana penerbitan naskah tersebut.
"Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut," bebernya.
Sementara itu, dia mengatakan pihaknya tidak pernah mengesampingkan sejarah Indonesia. Terlebih kata dia sosok para tokoh. Dia menjelaskan Kemendikbud selalu berefleksi pada sejarah bangsa dan tokoh-tokoh yang membangun Indonesia termasuk Hadratus Syech Hasyim Asy’ari dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
"Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak mungkin Kemendikbud mengesampingkan sejarah bangsa ini, apalagi para tokoh dan para penerusnya," ungkapnya.
Advertisement
