Liputan6.com, Jakarta Pemerintah sudah melarang masyarakat melakukan mudik saat Lebaran 2021 untuk menekan penyebaran Covid-19. Namun, masih banyak yang memprediksi akan ada warga yang nekat melakukan tradisi tersebut.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berharap ada ketegasan dari petugas di lapangan, khususnya di Jakarta untuk bisa mencegah warga melakukan mudik keluar ibukota.
Advertisement
"Dengan begitu saya harapkan tidak ada lagi istilahnya negosiasi di jalan," kata Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (23/4/2021).
Dia pun menuturkan, petugas tak segan-segan memberikan sanksi bagi yang nekat mudik.
" Semua harus tegas dengan sanksi yang telah ditentukan," tutur politisi PDIP ini.
Bahkan, dia pun mengusulkan langkah untuk menutup SPBU yang berada di jalur mudik untuk mencegah tradisi menyambut perayaan Lebaran ini.
"Kalau bahan bakar kendaraan tidak ada, kan warga tidak bisa kemana-mana," katanya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Himbauan MUI
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan meminta umat Islam tidak mudik Lebaran Idul Fitri 2021. Mudik dianggap berpotensi menimbulkan kerumunan sehingga berisiko meningkatkan penularan Covid-19.
"Larangan mudik ini sudah berdasarkan kajian, telaah, data, fakta. Seperti yang disampaikan Satgas tadi bahwa setiap kali ada kerumunan itu menimbulkan lonjakan penyebaran Covid-19 yang luar biasa," katanya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Jumat (23/4/2021).
Amirsyah juga meminta masyarakat belajar dari lonjakan kasus Covid-19 di India. Lonjakan kasus Covid-19 di negara Asia Selatan itu dipicu menurunkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.
Padahal, protokol kesehatan menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan merupakan kunci mencegah penularan Covid-19.
"Saya ingin mengingatkan India harus dijadikan salah satu pelajaran berharga bagi kita. Jangan sampai terulang di Indonesia. Saya ingin mengingatkan masyarakat, jangan sampai terulang," ujarnya.
Advertisement
