Menkopolhukam Sebut Penangkapan Teroris Terjadi di Sulawesi Selatan

Menkopolhukam Mahfud Md mengungkap, penangkapan terduga teroris terbanyak berlangsung di Sulawesi Selatan.

oleh Rita Ayuningtyas diperbarui 23 Apr 2021, 17:13 WIB
Mahfud MD (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengungkap, penangkapan terduga teroris terbanyak berlangsung di Sulawesi Selatan.

"Informasi yang kita terima sampai hari ini ada 83 orang sudah ditangkap, dan 33 orang jumlah terbesar di Sulsel daerah Makassar. Sehingga menjadi catatan di sini paling banyak," sebut Mahfud usai bertemu Keuskupan Agung Gereja Katedral, Makassar, seperti dilansir Antara, Jumat (23/4/2021).

Menurut dia, selain Sulsel, penangkapan teroris juga dilakukan di sejumlah daerah seperti Yogyakarta, Semarang hingga Jakarta.

Dia mengatakan, dalam menangkap teroris, pemerintah tidak bisa sembarangan. Aparat harus menangkapnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan itu tidak mudah.

"Sementara teroris itu tidak ada aturan, dia mau membunuh, mau ngebom, bom aja. Sehingga jangan dipikirkan pemerintah itu lambat," kata Mahfud.

Dia menilai pemerintah sudah bertindak cepat. Buktinya, lanjut dia, 83 teroris ditangkap Densus 88.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Ajak Masyarakat Lawan Terorisme

Kedatangan Menkopolhukam ke Gereja Katedral Makassar didampingi Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, serta jajaran pimpinan Polda Sulsel dan Kodam XIV Hasanuddin dengan pengawalan ekstra ketat.

"Kita harus lawan sama-sama, semua harus lawan teroris ini dan negara sudah berbagai tugas tadi dengan tokoh agama. Negara tegakkan hukum menangkap pelakunya. Dan, tokoh agama, gereja, masjid, pura, klenteng dan lainnya menjamin kesadaran umat agar hidup damai dan rukun, itu aja," kata Mahfud.

Uskup Agung Makassar Johannes Liku Ada pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih atas kehadiran Menkopolhukam.

Pihaknya berharap, bom bunuh diri di depan pagar Gereja Katedral pada 28 Maret 2021, tidak terjadi lagi dan mempercayai pemerintah serius dalam hal pemberantasan terorisme.

"Khususnya kami para pelayan pemimpin agama mempunyai tugas untuk memberi kesadaran kepada masing-masing menyangkut hal yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan agama, dan tidak ada agama yang membenarkannya aksi terorisme," ujar Johannes Liku Ada.

 

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya